Gegara Larang Pejabat Ikutan Bukber, Jokowi Disebut Sedang Ketar-ketir: 'Jangan-jangan, Rezim Khawatir Umat Islam...'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS, Nasir Djamil, mengkritik peraturan larangan buka puasa bersama bagi para pejabat yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai adanya larangan tersebut menunjukkan Presiden tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.

Bahkan Nasir curiga, adanya larangan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran rezim terhadap buka bersama yang bisa menjadi konsolidasi Pilpres 2024.

Baca Juga: Soal Jokowi Larang Kegiatan Buka Puasa Bersama, Pimpinan DPR: Saya Rasa untuk Menghindari...

"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

Nasir pun mempertanyakan relevansi adanya larangan tersebut. Di samping itu, larangan tersebut sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga.

Ia kemudian mengungkit pesta pernikahan anak Presiden Jokowi sendiri di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

"Jadi di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," tuturnya.

Baca Juga: Pemerintah Bikin Aturan Larang Buka Puasa Bersama, PPP Sindir Keras: Konser Musik Puluhan Ribu Penonton Kok Sering...

Lebih lanjut, Nasir meminta Presiden Jokowi tak perlu ragu untuk mencabut larangan tersebut. Adanya larangan tersebut kurang sejalan dengan revolusi mental.

"Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," pungkasnya.