Bamsoet Soal Platform Digital: Sering Digunakan untuk Melawan Negara dan Pemerintah

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyebut bahwa platform digital banyak disalahgunakan yang berdampak negatif bagi semua elemen masyarakat. Pun juga dampak negatif pada remaja dan anak-anak.

Bamsoet menuturkan, beberapa penyalahgunaan platform digital sering kali menyasar pada beberapa pemberitaan di luar fakta alias hoaks. Dia menyebut, hal tersebut dilakukan sebagai upaya menipu satu pihak untuk tujuan tertentu.

Baca Juga: Kemenkominfo Bersama UIN Ar-Raniry Gelar Literasi Digital Sektor Pendidikan di Provinsi Aceh

Dia mengatakan, penyebaran hoaks tetap marak terjadi akibat para pelaku yang lepas dari jeratan hukum. Dengan keterbebasan itu, penipuan dalam platform digital terus memakan banyak korban. 

"Masyarakat sudah menyimak dari pemberitaan pers bahwa penipuan online pun sudah menelan begitu banyak korban dengan nilai kergugian yang tidak kecil. Mereka menjadi korban karena tidak membekali diri dengan literasi digital," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).

"Selain hoaks dan penipuan online, beberapa platform digital digunakan para petualang untuk menyemburkan ujaran kebencian, menghembuskan isu SARA, pengajaran sesat yang mendorong publik untuk bersikap intoleran, melakukan perundungan, hingga membuat konten yang bertujuan menyebarluaskan semangat radikalisme untuk melawan negara dan pemerintah," tambahnya.

Dengan menerima dan memahami kenyataan akan dampak negatif penyalahgunaan platform digital, kata Bamsoet, tidak sulit untuk merumuskan dan memprediksi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi negara-bangsa. Kesimpulan sementara yang bisa dirumuskan saat ini, kata dia, kenyataan penyalahgunaan platform digital selalu berpotensi mengganggu dan merusak ketertiban umum.

"Bahkan, pada gilirannya, penyalahgunaan platform digital itu pun berpotensi mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa serta menggoyahkan ketahanan nasional. Dewasa ini, sangat mudah untuk menyebarluaskan konten-konten yang mempertajam perbedaan, merusak kodrat kebinekaan bangsa, menyulut gaduh dan emosi, serta mendorong aksi-aksi kekerasan," kata dia.

Dia juga mengungkap, pesatnya teknologi digital telah mengubah perilaku banyak komunitas dalam menanggapi berbagai isu di ruang publik. Beberapa isu yang kebenarannya masih diragukan, kata Bamsoet, sering ditanggapi langsung dengan sikap dan tindakan destruktif.

Dengan memprediksi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi negara-bangsa, kata Bamsoet, menjadi sangat jelas bahwa membekali semua komunitas dengan literasi digital yang memadai praktis menjadi sebuah keniscayaan. 

"Urgensi literasi digital bagi semua individu menjadi tak terbantahkan, dan juga tak terhindarkan karena menjadi tuntutan zaman. Maka, menjadi keniscayaan pula jika negara peduli dan memberi perhatian ekstra terhadap masalah ini," katanya.

Sesuai pandangan pakar, kata Bamsoet, literasi digital dipahami sebagai kegiatan dan upaya membangun kompetensi setiap individu dalam mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, memilah, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. 

Maka, Bamsoet menilai tidak berlebihan jika literasi digital disertakan sebagai salah satu komponen kegiatan belajar-mengajar sejak pendidikan dasar. Dia pun mengapresiasi hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital.

Baca Juga: Simak! Ini 5 Langkah Penting bagi Pebisnis Untuk Adaptasi Digitalisasi Pajak

"Program ini diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama Jaringan Pegiat Literasi Digital dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital. Terdapat empat 4 modul, meliputi Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture, serta tiga kerangka dalam menyusun program untuk tiga komponen masyarakat, yakni Digital Society, Digital Economy, dan Digital Government," paparnya.

Melalui program tersebut, Bamsoet menargetkan 50 juta orang menjadi peserta literasi digital tahun ini. Dia menilai, literasi digital bagi semua komunitas adalah pekerjaan besar yang secara tidak langsung berhubungan dengan pemerintah pusat.

"Selain butuh kontribusi peran swasta, tak kalah pentingnya adalah kepedulian dan peran semua pemerintah daerah. Maka, jelajah program Gerakan Nasional Literasi Digital ini harus mampu mencakup semua daerah. Selain itu, sosialisasi program ini hendaknya segera dibuat masif," terangnya.

"Idealnya, di semua daerah dihadirkan kelompok-kelompok kerja agar sesegera mungkin merealisasikan program literasi digital ini. Memberi tempat dan perhatian kepada generasi milenial dan generasi sebelumnya memang penting. Namun, tak kalah pentingnya adalah membawa dan menghadirkan program Gerakan Nasional Literasi Digital ini kepada komunitas generasi Z dan generasi Alfa. Dinamika kehidupan dua generasi ini praktis minim batasan karena segala sesuatunya nyaris terkoneksi oleh internet," tandasnya.