Merasa Indonesia Dikucilkan, KADIN Desak Amerika Serikat Adil Soal Subsidi Nikel Kendaraan Listrik

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyampaikan keprihatinan atas ‘pengucilan’ terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat (AS) untuk teknologi hijau. 

Ketua KADIN sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid lantas mendesak AS untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik.

Baca Juga: Kadin dan Pemuda Pancasila Berkolaborasi Lakukan Pemberdayaan Ekonomi Inklusif Lewat Warung Pancasila

Arsjad menyampaikan, pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu kedepan. Undang-undang ini mencakup $370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. 

"Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh, karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel," ujar dia, Selasa (4/4/2023).

Padahal, Arsjad menilai bahwa Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat akan kendaraan listrik dan baterai. 

"Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik," jelasnya.

Baca Juga: Jika Valid Mau Buat Koalisi ‘Gendut’, Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Bukan Kader PDIP Seutuhnya: Ya Hanya Barang Bekas Lah…

Arsjad menegaskan agar AS dapat mengakui peran Indonesia dan ASEAN sebagai mitra setara dalam kerangka ekonomi Indo-Pasifik. Di samping itu, Arsjad juga menekankan pentingnya melihat Indonesia dan ASEAN sebagai alternatif untuk China.