Sri Mulyani Beberkan Formula Hitung DBH Sawit, Tiap Daerah Dapat Minimal Rp1 Miliar

Dia lalu menyampaikan, karena jumlah dan harga dari PE dan BK sangat tergantung pada harga dan tarif, maka pihaknya mengusulkan adanya batas minimum alokasi untuk TA 2023 yaitu minimal Rp1 miliar per daerah.

"Karena kita lihat TA 2022 beberapa bulan, PE dan BK itu nol sehingga penerimaannya nol, sehingga yang menjadi sumber dana untuk dibagi hasilkan juga nol. Maka nanti jumlahnya menjadi terlalu kecil, ada untuk daerah yang mendapatkan sangat kecil," terangnya.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Sebut Siap Kucurkan Dana Rp3,4 Triliun ke Daerah Penghasil Sawit

Sri Mulyani juga menuturkan dasar perhitungan alokasi per daerah akan dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan alokasi formula dan alokasi kinerja.

"(Alokasi formula) bergantung pada luas lahan dan tingkat produktivitas lahan. Yang kedua alokasi berbasis kinerja yaitu bagaimana perubahan tingkat kemiskinan dan rencana aksi daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan," paparnya.

Baca Juga: Periode Maret 2023: Impor Minyak Sawit India Melonjak dengan Diskon

Berdasarkan data yang dimiliki saat ini, Sri Mulyani menyebut jumlah daerah yang akan menerima DBH sawit adalah 350 daerah.

"Ini terdiri dari daerah penghasil, daerah berbatasan dengan daerah penghasil dan provinsi di mana daerah penghasil tersebut ada di dalamnya termasuk 4 daerah otonomi baru (DOB) di Papua," tandasnya.