Gak Kalah Indah sama Bali, Sejumlah Tempat Masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Era Jokowi

Pemerintah Presiden Jokowi mengembangkan 10 tempat wisata yang disiapkan menjadi destinasi wisata wajib untuk dikunjungi seluruh masyarakat Indonesia. Pengembangan ini masuk dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan KSPN bertujuan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya dilaksanakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR dengan menyelesaikan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)/Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk KSPN Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Daerah Istimewa Yogyakarta/Jawa Tengah, Raja Ampat di Papua Barat, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. 

Baca Juga: Bukan Rezim Jokowi, BUMN Menjadi Sasaran Kemarahan Habib Bahar: Ingat, Kalian Komisaris-komisaris...

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kajian ITMP Danau Toba telah diselesaikan pada Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Bappenas Mei 2020. Selama 2020-2023, Kementerian PUPR telah memberikan dukungan infrastruktur untuk KSPN Danau Toba senilai Rp2,38 triliun. 

“Diharapkan draft RIDPN-nya dapat dibahas pada saat Rapat Tingkat Menteri April ini. Saat ini tahap permohonan masukan draf final Rancangan Peraturan Presiden RIDPN Danau Toba,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Finalisasi RIDPN/ITMP di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (10/4/2023). 

Selanjutnya untuk penyusunan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sudah dalam tahap permohonan masukan draf final Rancangan Peraturan Presiden. Untuk kajian ITMP sudah selesai pada Desember 2020 dan diserahkan ke Kementerian PPN/Bappenas pada Februari 2021. Nilai dukungan infrastruktur PUPR pada KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan senilai Rp2,29 triliun selama 2020-2023. 

“Untuk Borobudur isunya adalah adanya dokumen Heritage Impact Assessment (HIA) yang belum disetujui oleh UNESCO. Jadi kami mohon Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar  memproses dokumen tersebut hingga mendapatkan persetujuan dari UNESCO,” kata Menteri Basuki. 

Baca Juga: Sekalipun Berhasil, Koalisi Besar di Bawah ‘Payung’ Presiden Jokowi Bakal Alami Banyak Tantangan

Kemudian KSPN Wakatobi untuk kajian ITMP-nya akan dipaparkan pada saat Rapat Tingkat Menteri April ini. Kementerian PUPR telah menggelontorkan sebesar Rp13,7 miliar untuk mendukung pengembangan Wakatobi sejak 2020. Terakhir kajian ITMP untuk KSPN Raja Ampat telah diselesaikan pada Desember 2022 dan diserahkan ke Kementerian PPN/Bappenas pada Februari 2023.