Berkepanjangannya Carut-marut Kereta Cepat, Blunder Jokowi Disorot Wakil Rakyat: Dia Tidak Cermat di Awal

Ia menekankan, pemerintah tidak boleh membebani APBN sebagai jaminan utang proyek KCJB. Sebab, Lasarus mengingatkan, langkah itu hampir bisa dipastikan akan memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN Indonesia nantinya. "Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena, harusnya di skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, di masa itulah kita berikan skema pengembalian," kata Lasarus.

Baca Juga: Enggak Mau Perubahan, Kode Investor Khawatir Sama Anies Baswedan: Apakah Masih Sama Komitmenya Seperti Jokowi?

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dalam kebimbangan akibat biaya proyek atau cost overrun KCJB membengkak US$ 1,2 miliar. China mematok bunga utang sebesar 3,4 persen, jauh lebih tinggi dari harapan Pemerintah Indonesia sebesar 2 persen.

Selain itu, China meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu. Diberikan China Development Bank US$ 560 juta atau Rp 8,3 triliun untuk membiayai cost overrun sebesar Rp17,8 triliun.

Baca Juga: KKB Papua Menyerang Lagi, Wakil Rakyat Menantikan Ketegasan Jokowi: Ini Sudah Macam Perang, Korban Terus Berjatuhan

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, terkait tuntutan Pemerintah China tidak bisa langsung dipenuhi. Luhut menawarkan alternatif menggunakan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII.