Kreditur KCJB Minta Jaminan APBN, Celios: Pemerintah Jangan Lemah!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus mempunyai kekuatan dalam negosiasi dengan kreditur agar tidak terjebak jeratan utang. 

Menurutnya, permintaan China Development Bank (CDB) atas pinjaman Pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dinegosiasi oleh pemerintah. 

"Daya tawar pemerintah dalam negosiasi dengan kreditur jangan lemah," ujar Bhima saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (18/4/2023).

Baca Juga: Jaminan APBN atas Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Ditolak

Bhima mengatakan, masalah pembengkakan biaya atau cost overrun dalam proyek KCJB harusnya menjadi tanggung jawab kreditur dan konsorsium. Menurutnya, APBN harus dijauhkan dari meja perundingan. 

"Tidak boleh sebut-sebut APBN. Toh China juga mendapat banyak konsesi nikel di Indonesia, harusnya proyek yang dibiayai China ikut jadi beban China. Bagaimanapun juga kereta cepat adalah proyek mercusuar di bawah belt road initiative atau jalur sutera baru yang menjadi tanggung jawab China," ujarnya.

Lanjutnya, terkait dengan risiko dari jerat utang akan membuat ekonomi suatu negara bergantung pada kreditur. 

"Karena hampir sulit utangnya dilunasi, maka beban bunga dan cicilan pokok ditanggung oleh seluruh pembayar pajak. Dalam kondisi kemampuan bayar terus turun, aset proyek akan dikelola oleh pihak asing," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah Tiongkok tetap menginginkan APBN menjadi jaminan atas pemberian utang mereka terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Alih-alih menerima, Menko Luhut langsung menolak permintaan negeri tirai bambu tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang," kata Luhut beberapa waktu lalu.