Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soroti Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Wakil Ketua MPR: Proyek Ini Sejak Awal Memang Bermasalah...

Soroti Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Wakil Ketua MPR: Proyek Ini Sejak Awal Memang Bermasalah... Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan angkat suara soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kebanggaan Presiden Jokowi. Syarief meminta agar pemerintah menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek tersebut.

Proyek ini sejak awal memang begitu banyak kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi perencanaan yang tidak matang, penunjukan kontraktor, rencana anggaran dan pembengkakan biaya diluar batas toleransi, bahkan sumber dan tingkat suku bunga hingga molornya penyelesaian.

Menurut dia, penjelasan ini dirasa penting dan mendesak mengingat proyek itu menyita dana pembangunan begitu besar, bahkan sekarang akan menjadi tanggungan atau APBN akan menjadi jaminan.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Demi untuk transparancy dan akuntability maka Proyek Kereta Api Cepat ini perlu di audit karena berpotensi merugikan Negara dan melanggar konstitusi.

“Proyek yang memang bermasalah sejak awal ini mesti dievaluasi kelanjutannya. Jaminan APBN dan tingginya suku bunga pinjaman hanya akan menjerumuskan Indonesia pada jebakan utang yang semakin memberatkan,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Syarief mengingatkan di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin. Jangan terjebak pada proyek mercusuar, tetapi rakyat tetap miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tujuan minimal pembangunan adalah ketercukupan kebutuhan mendasar rakyat. Jangan sampai ada proyek gagah-gagahan namun menjadi beban fiskal, beban rakyat, dan apalagi beban ini justru berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Jika beban jauh lebih tinggi dari manfaat pembangunan, maka pemerintah telah melakukan kesalahan pembangunan yang nyata.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: