Kronologi Peneliti BRIN Ancam Bunuh 'Halalkan Darah' Muhammadiyah, Bermula dari Status FB Perbedaan 1 Syawal

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin tengah menjadi sorotan usai menulis komentar bernada ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah hingga menyebut kata "halalkan darah".

Duduk perkara permasalahan ini bermula dari unggahan Peneliti senior BRIN Thomas Djamaluddin yang mengomentari perbedaan penetapan 1 Syawal antara pemerintah dan Muhammadiyah. Menyadari unggahannya berbuntut panjang, Thomas pun akhirnya menjelaskan kronologi perkara ini.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Akhirnya Laporkan Oknum Peneliti BRIN yang Ancam Pembunuhan: Cukup Menyakitkan Pernyataannya

Thomas menjelaskan awal mula dirinya mengunggah status di akun Facebook yang terkait dengan penetapan Idul Fitri 1444 hijriah atau 1 Syawal 1444 H.

Berikut ini bunyi status Facebook Thomas yang berujung perdebatan Andi Pangerang dengan pemilik akun Ahmad Fausan S: "Dua pertanyaan yg ditanyakan setelah Sidang Isbat kemarin, 20 April 2023. 1. Mengapa dengan hilal yang tidak mungkin dirukyat, masih dilaksanakan kegiatan rukyat di banyak titik?; 2. Mengapa perlu diadakan sidang isbat? Sementara beberapa tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang isbat ditiadakan. Ini jawaban saya," tulis Thomas seperti dilihat Selasa (25/4/2023).

Dalam unggahan itu, Thomas menyertakan tautan artikel yang memuat penjelasannya. Thomas mengatakan, lalu ada pemilik akun Aflahal Mufadilah yang menulis di kolom komentar,

'Akhirnya hanya tanya, kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di tengah perbedaan yang melanda, sebab segelintir umat Islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa'.

Thomas mengaku menanggapi komentar pemilik akun Aflahal Mufadilah dengan kalimat, ‘Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat Salat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas.’

Baca Juga: 2 Penelitinya Berulah Singgung Muhammadiyah Hingga Ancam Pembunuhan, Akun IG BRIN Terpantau Diserbu Netizen

Thomas mengatakan maksudnya memang kepada Muhammadiyah. Thomas, secara pribadi, menilai ormas Muhammadiyah tak taat keputusan pemerintah.

"Tanggapan saya berdasarkan fakta, Muhammadiyah memang tidak taat pada keputusan Pemerintah, dengan menyatakan Idul Fitri lebih dahulu. Pemerintah tidak mempermasalahkan. Terkait dengan ‘minta difasilitasi’ merujuk pernyataan Ketua PP Muhammadiyah," terang Thomas.