Adik Kim Jong-un: Joe Biden Cuma Orang Tua yang Tak Lagi Punya Masa Depan!

Warta Ekonomi, Seoul -

Adik perempuan pemimpin Korea Utara mengatakan bahwa negaranya akan melakukan lebih banyak unjuk kekuatan militer. Ini adalah tanggapan atas perjanjian pencegahan nuklir Amerika Serikat-Korea Selatan yang baru.

Pernyataan Kim Yo-jong ini muncul setelah Presiden Joe Biden menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, pada Rabu (26/4/2023). Presiden AS kemudian mengatakan bahwa setiap serangan nuklir Korea Utara terhadap AS atau sekutunya akan mengakibatkan berakhirnya rezim apa pun yang melakukan tindakan tersebut.

Baca Juga: Game Over buat Rezim Kim Jong Un, Kata-kata Ini Sudah Keluar dari Mulut Joe Biden

Dilansir Yonhap, Kim menanggapi bahwa Biden "terlalu salah perhitungan dan tidak bertanggung jawab".

"Hal itu dapat dianggap sebagai pernyataan yang tidak masuk akal dari orang yang sudah tua yang sama sekali tidak mampu memikul tanggung jawab atas keamanan dan masa depan AS, orang tua yang tidak memiliki masa depan, karena terlalu berlebihan baginya untuk menjalani sisa masa jabatannya selama dua tahun," ujar Kim.

Pertemuan Biden dengan Yoon di Washington terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea karena laju demonstrasi senjata Korea Utara dan latihan militer gabungan AS-Korea Selatan telah meningkat dalam siklus balas-membalas.

Sejak awal tahun 2022, Korea Utara telah melakukan uji coba sekitar 100 rudal, termasuk beberapa demonstrasi rudal balistik antarbenua yang dirancang untuk mencapai daratan AS dan sejumlah peluncuran jarak pendek yang digambarkan oleh Korea Utara sebagai simulasi serangan nuklir terhadap Korea Selatan.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, secara luas diperkirakan akan meningkatkan taruhannya dalam beberapa minggu atau bulan ke depan karena ia terus mempercepat kampanye yang bertujuan untuk memperkuat status Korea Utara sebagai kekuatan nuklir dan pada akhirnya menegosiasikan konsesi ekonomi dan keamanan AS dari posisi yang kuat.

Selama pertemuan puncak mereka, Biden dan Yoon mengumumkan upaya penangkalan nuklir baru yang menyerukan untuk merapatnya kapal selam bersenjata nuklir AS secara berkala di Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir dan meningkatkan pelatihan di antara kedua negara.

Mereka juga berkomitmen pada rencana konsultasi kepresidenan bilateral jika terjadi serangan nuklir Korea Utara, pembentukan kelompok konsultatif nuklir dan peningkatan pembagian informasi tentang rencana operasi nuklir dan senjata strategis.

Dalam komentar Kim Yo-jong, yang dipublikasikan di media pemerintah, ia mengatakan bahwa perjanjian AS-Korea Selatan mencerminkan "kehendak tindakan yang paling bermusuhan dan agresif" terhadap Korea Utara dan akan mendorong perdamaian dan keamanan regional ke dalam "bahaya yang lebih serius".

Kim, yang merupakan salah satu pejabat tinggi kebijakan luar negeri kakaknya, mengatakan bahwa KTT itu semakin memperkuat keyakinan Korea Utara untuk meningkatkan kemampuan senjata nuklirnya.

Dia mengatakan bahwa akan sangat penting bagi Korea Utara untuk menyempurnakan "misi kedua penangkal perang nuklir", dalam referensi yang jelas terhadap doktrin nuklir eskalatif negara itu yang menyerukan serangan nuklir preemptif atas berbagai skenario di mana ia mungkin menganggap kepemimpinannya berada di bawah ancaman.

"Semakin banyak musuh yang bertekad untuk melakukan latihan perang nuklir, dan semakin banyak aset nuklir yang mereka kerahkan di sekitar Semenanjung Korea, semakin kuat pula pelaksanaan hak kami untuk mempertahankan diri yang berbanding lurus dengan mereka," tambahnya.

Korea Utara telah lama menggambarkan latihan militer reguler AS dengan Korea Selatan sebagai latihan invasi, sementara sekutunya menggambarkan latihan tersebut sebagai latihan pertahanan.

Banyak ahli mengatakan bahwa Kim Jong-un kemungkinan besar menggunakan latihan militer para pesaingnya sebagai dalih untuk memajukan program persenjataannya, memperkuat kepemimpinan domestiknya dan diakui sebagai negara nuklir yang sah agar sanksi internasional terhadap Korea Utara dicabut.