Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Perluas Layanan, Transaksi Perbankan Digital Bisa Tembus Rp64.000 Triliun

Perluas Layanan, Transaksi Perbankan Digital Bisa Tembus Rp64.000 Triliun Kredit Foto: Antara/Muhammad Bagus Khoirunas
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang paling cepat akselerasi keuangan digital di masyarakat dengan elektronifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik di pusat dan daerah di 2023.

Perry mengatakan penggunaaan ekonomi digital elektronik sampai pembayaran telah terjadi di segala sektor yang besar sampai ke pasar tradisional, maupun di tempat-tempat ibadah.

“Bahkan uang elektronik kita perkirakan tumbih lebih cepat mencapai Rp495 triliun, transaksi e-commerce bisa mencapai Rp533 triliun. Adapun layanan perbankan digital bisa mencapai lebih dari Rp64.000 triliun termasuk transfer maupun juga transaksi-transaksi lain,”Kata Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, sejak 2019 BI berkomitmen menjadikan digitalisasi pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia, dan ini diterbitkan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI).

“Kemudian ini (BSPI) akan terus ditingkatkan ke depan. Sejak diterbitkan, BSPI kami betul-betul memiliki satu visi dan satu misi. Kami sudah luncurkan BI Fast yang sekarang sudah hampir Rp1 miliar transaksi per hari,”Ucapnya.

Selanjutnya BI akan meluncurkan kartu kredit pemerintah untuk bangun konektivitas digital keuangan Indonesia. Sementara ituMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartartomenyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan, ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 yang mencapai angka US$ 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy).

Angka itu diproyeksikan bakal meningkat hampir dua kali lipat hingga US$130 miliar pada 2025. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.

“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038," Ucap Airlangga.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: