Jika Biden Datang ke Papua, Connie Bakrie: Jangan Sampai Zelensky-Zelensky Lain Diciptakan di Papua

Presiden Joe Biden membatalkan kunjungannya ke Papua Nugini dan memilih kembali ke Washington, D.C. usai menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang, untuk fokus pada urusan domestik.

Seharusnya, dalam kunjungannya tersebut, Biden akan menandatangani pakta keamanan dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Perjanjian tersebut, yang akhirnya diteken oleh Menteri Luar Negeri Blinken dan PM Marape, memberi pasukan AS akses ke lapangan terbang dan pelabuhan negara tersebut.

Pengamat geopolitik menyatakan bahwa kunjungan Presiden Biden ke Papua Nugini bertujuan untuk menyaingi pengaruh China di Kepulauan Pasifik, kawasan yang memang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan posisi yang strategis.

Baca Juga: AS Terancam Bangkrut karena Utang, Connie Bakrie: Trump Harus Jadi Presiden Lagi

Dalam beberapa dekade terakhir, China gencar melakukan kerja sama dengan negara-negara Pasifik, terutama dalam hal pengiriman bantuan, investasi sekolah, dan pembangunan infrastruktur.

Menyoroti hal tersebut, akademisi serta pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan bahwa kunjungan Presiden Biden ke Papua Nugini bisa saja memantik pergerakan kelompok separatis Papua seperti Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ia kemudian mengingatkan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk terus ‘curiga’ dalam setiap kepentingan negara-negara besar di Kepulauan Pasifik.

“Pokoknya kalau sampai Biden ke Papua, Kementerian Luar Negeri mestinya bertanya dengan jelas tentang apa maksudnya dan apa urgensinya. Karena begini, kejadian pembukaan kantor ULMWP di Papua dan dihadiri oleh Perdana Menteri Vanuatu sebagai tamu utama, ini kan artinya kita kelepasan kendali. Terjadinya Biden ini harus clear-lah,” kata Connie, dikutip dari kanal Youtube R66 Newlitics pada Kamis (25/5/2023).

Ia mengatakan bahwa saat ini situasi di Papua sedang memanas imbas dari klaim pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda yang menyatakan bahwa 1,5 juta rakyat Papua sudah setuju untuk melakukan referendum.

“Kenapa kita bisa kebobolan oleh Parlemen Inggris? Rapat minta akan ada referendum baru karena Benny Wenda ngomong kalau dia sudah melakukan referendum sebesar 1,5 juta secara rahasia, jauh lebih besar dari Pepera yang cuma 1.900 itu. Jadi dia menganggap suara Pepera saat itu sama suara referendum rahasia dia lebih besar merepresentasikan rakyat Papua,” jelasnya.