Relawan Jokowi Minta NasDem Fokus Beri Bantuan Hukum ke Johnny G Plate daripada Sibuk Teriak Politisasi Hukum

Kelompok Relawan Jokowi yang kini mendukung Ganjar Pranowo di 2024, Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), meminta agar NasDem fokus memberi bantuan hukum untuk Johnny G Plate daripada sibuk mengeluarkan narasi politisasi hukum atau intervensi politik.

“Seharusnya NasDem serius membantu JGP dengan menyediakan penasihat hukum terbaik yang memiliki rekam jejak yang dapat memenangkan perkara kasus korupsi,” ujar Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id, Kamis (25/5/23).

“NasDem lebih baik serius menyediakan penasihat hukum yang mampu membebaskan JGP dari seluruh sangkaan yang dibuat Kejagung,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, di tengah kasus Johnny G Plate, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyinggung adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara.

Baca Juga: Geger! Bisa Buat Masyarakat Bahagia, Amien Rais Minta Surya Paloh Bongkar Dugaan Korupsi Teman-temannya Jokowi dengan Bantuan Orang Ini

Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan tudingan tersebut merupakan hal serius yang memiliki konsekuensi hukum.

“Tuduhan adanya politisasi hukum, intimidasi, dan kesemena- menaan aparat penegak hukum, serta penangkapan orang- orang tertentu merupakan tuduhan serius dan tentu memiliki konsekuensi hukum,” ujar Sutrisno.

Menurut Sutrisno, tudingan tersebut jika memang mengarah pada kasus Johnny G Plate, maka harus segera dibuktikan kebenarannya.

“Maka Willy Aditya, politisi NasDem harus dapat membuktikan tuduhannya agar tidak menjadi bola liar yang justru dapat menciptakan kegaduhan menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.

Sutrisno bahkan menyebut Willy Aditya harus bertanggung jawab jika terjadi kegaduhan yang tak diinginkan sebagai dampak dari tudingan tersebut.

“Jika terjadi kegaduhan politik dan hukum akibat tuduhan ini, maka WA harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga: Amien Rais Nggak Main-main Minta Jokowi Berhenti Berlagak Rezimnya Anti Korupsi: Waktu Anda Tinggal Beberapa Bulan Lagi!

Sebelumnya, Willy Aditya menyebut adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Menurutnya, saat ini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat.

Tak tanggung-tanggung, Willy juga mengaitkan itu dengan presiden yang disebut petugas partai.

“Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat, yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5/23).