Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

1.212 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat Direnovasi Kementerian PUPR

1.212 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat Direnovasi Kementerian PUPR Kredit Foto: Kementerian PUPR
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan menggulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah tahun 2023 sebanyak 1.212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat.

Bantuan tersebut didistribusikan di 9 kabupaten dan 1 kota dengan alokasi anggaran Rp23,5 juta hingga Rp40 untuk tiap unit tergantung kondisi wilayah. 

Baca Juga: Progres Jalan Tol IKN Capai 22 Persen, Kementerian PUPR Siapkan 52 Ribu Pohon untuk Ditanam

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan rumah layak, sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan padat karya. 

"Kami berharap program BSPS ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuannya dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki. 

Secara rinci, program BSPS tahun 2023 disalurkan di Kota Sorong 236 unit, Kabupaten Manokwari 88 unit, Kabupaten Sorong 45 unit, Kabupaten Sorong Selatan 108 unit, Kabupaten Teluk Wondama 43 unit, Kabupaten Manokwari Selatan 48 unit, Kabupaten Pegunungan Arfak 50 unit, Kabupaten Teluk Bintuni 23 unit. Selanjutnya Kabupaten Fak-fak 80 unit dan Kabupaten Raja Ampat 50 unit.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan, dalam pelaksanaan program BSPS, pemerintah menyalurkan dana stimulan dengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

"Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat," kata Iwan Suprijanto.  

Baca Juga: Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Enam Pos Lintas Batas Negara dari Natuna sampai Sota

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudharta, mengatakan masyarakat Papua Barat menyambut baik program BSPS yang sudah disalurkan Kementerian PUPR dari tahun ke tahun. 

"Kami harap melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang," kata Ridwan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: