Cegah PMI Ilegal, Wapres Perketat Pengawasan dan Keamanan

Warta Ekonomi, Tanjung pinang -

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa pemerintah terus mencegah adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal melalui perdagangan orang. Karenanya, Menteri Koordinatir Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersama kepolisian terus melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kembali korban dari PMI.

"Ya sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI ilegal melalui perdagangan orang. Karena itu, Menkopolhukam termasuk Kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai ada korban," jelas Wapres dalam keterangan persnya kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pulai Penyengat, Tanjung Pinang, kepulauan Riau (Kepri), Kamis (8/6/2023).

Baca Juga: Dua Tahun Prevalensi Stunting Capai 7,6%, Wapres Optimis Penurunan Stunting Capai Target

Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat terdapat lebih dari 1.900 pekerja migran Indonesia (PMI) meninggal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

"Ada 1.900 PMI kita dinyatakan meninggal selama 3 tahun. Jadi, setiap hari kami menangani setidaknya 2 peti jenazah PMI untuk diantar ke keluarganya. Nah, yang meninggal ini berasal dari semua daerah di Indonesia, yang berangkatnya tidak sesuai prosedur," ungkap Sekretaris BP2MI, Rinardi.

Wapres menyatakan, pemerintah terus melakukan pencegahan agar PMI ilegal tidak makin banyak. Hal ini telah dilakukan di daerah-daerah potensial di mana para PMI ilegal berasal seperti di Pulau Jawa dan di NTT.

"Itu satu sisi ada pencegahan PMI ilegal, tapi di sisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi)," ucap Wapres.

"Karena itu, ini jadi perhatian. Salah satunya selain di Jawa juga di NTT, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya. Itu kita prioritaskan," tambahnya.

Waprss menegaskan, pemerintah juga telah melakukan MoU kepada negara-negara yang banyak menerima PMI ilegal tersebut. "Ya itu pasti lah kita adakan perjanjian untuk tidak menerima yang ilegal. Ini harus dicegah. Di samping kita cegah dari luar, dari dalam kita ketatkan di seluruh provinsi," tegasnya.