Hilirisasi Cuma Mampu Serap 1 Persen Tenaga Kerja Lokal, Rizal Ramli: Indonesia Lemah Hadapi China

Hilirisasi industri yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada praktiknya hanya mampu menyerap satu persen tenaga kerja lokal.

Menteri Koordinator Kemaritiman 2025-2016 Rizal Ramli mengklaim bahwa China merupakan pihak yang paling diuntungkan dari hilirisasi industri ini.

“Dalam praktiknya, dalam kasus nikel, nilai tambah paling besar itu dinikmati oleh China. Sementara upaya pemerintah sendiri untuk meningkatkan manfaat daripada industri di hulu ini menjadi kecil karena terlalu lembek sama China,” kata Rizal, dikutip dari kanal Youtube CNBC Indonesia pada Jumat (9/6/2023).

Baca Juga: INDEF ke Pemerintah: Hilirisasi Bauksit Harus Dilakukan secara Menyeluruh

Mengambil contoh dari investasi asing di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat di Indonesia, pekerja asli dari dari negara tersebut terbilang sangat kecil, berbanding terbalik dengan kasus investasi China di Indonesia. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak berani menghadapi China.

“Contoh yang paling penting di dalam tenaga kerja kita, Penanaman Modal Asing (PMA) sudah sering di Indonesia, rata-rata dulu dari Eropa, Jepang, atau Amerika paling staf aslinya cuma 20-30 orang. Kok bisa mayoritas pekerjanya dan tenaga kasarnya juga dari China, itu menunjukkan Pemerintah Indonesia sangat lemah menghadapi Pemerintah China,” tuturnya.

Berkaca dari kasus di Malaysia, Perdana Menteri Mahathir menetapkan hanya boleh lima persen pekerja China yang boleh masuk ke proyek investasi China di Malaysia.

“Saya berikan contoh sikap yang berbeda waktu Mahatir habis menggantikan Perdana Menteri Najib di Malaysia, Najib relatif ke China jadi banyak tenaga kerja China dan sebagainya. Tapi begitu Najib jatuh, Perdana Menteri Mahathir menegosiasikan kembali proyek-proyek dan tenaga kerja China yang boleh masuk ke Malaysia. Akhirnya disepakati hanya boleh 5% dari total tenaga kerja,” bebernya.

“Kita aturan aja enggak punya, enggak punya nyali menghadapi China,” sambungnya.

Selain masalah tenaga kerja, ia juga mengkritik hilirisasi industri yang Indonesia lakukan susah menarik investor asing karena biaya perizinan yang sangat besar, meskipun sudah ada Omnibus Law.

“Persoalannya, biaya mengurus izin-izin di Indonesia itu bisa 15% 20% dari cost investasi itu, yang membuat walaupun ada undang-undang apa pun, tetap aja investasi di Indonesia mahal, tetap aja prioritas utama negara lain adalah Vietnam, Bangladesh, dan sebagainya,” tukasnya.