Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2024, Risma Bongkar Strategi Kemensos

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang. Mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terus berupaya menekan kemiskinan ekstrem melalui beberapa program dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Risma menyebut salah satu program Kemensos untuk pengentasan kemiskinan adalah bantuan permakanan bagi lansia, penyandang disabilitas, serta anak yatim piatu. Pasalnya, kata Risma, para kelompok rentan tersebut tidak dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Jaga Keamanan Data Masyarakat Miskin, Kemensos Raih 2 Sertifikat ISO

"Program permakanan ini untuk pengentasan kemiskinan ekstrem karena orang-orang ini tidak bisa dipaksa bekerja. Jadi kemiskinan ekstrem intervensi dari Kemensos itu ada 3, yang pertama penanganan permakanan ini ya memang untuk orang yang tidak mampu, tidak bisa bekerja seperti disabilitas, lansia yang memang tidak bisa bekerja," ungkap Risma dalam keterangannya di hadapan media, di Kantor Kemensos Jalan Salemba No 28, Selasa (13/6/2023).

Program permakanan (bantuan makanan) bagi kelompok lansia diberikan sebesar Rp30 ribu per hari selama 365 hari dengan target 100.000 jiwa. Kemudian untuk penyandang disabilitas 33.775 jiwa dan anak yatim piatu ditargetkan 378.745 jiwa di tahun 2023.

"Kalau dihitung per orang Rp30 ribu itu sebetulnya dia sudah keluar, meskipun bantuannya dari pemerintah. Tetapi Rp30 ribu dikali 30 hari misalkan itu kan sudah Rp900 ribu. Berarti dia udah keluar dari miskin seharusnya tapi memang uangnya dari pemerintah. Tadi kan 1,9 USD itu standar World Bank ketemunya Rp850 ribu per bulan 1 orang," ucapnya.

"Meskipun mungkin kalau ditanya data pengeluaranmu satu bulan berapa? Ya dia tidak mengeluarkan. Itu kan dikira miskin padahal sebetulnya itu yang bayar pemerintah gitu."

Selanjutnya, bansos Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Bantuan ini diberikan sebagai upaya pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh bantuan perumahan yang layak, sehat dan/atau tempat melakukan usaha. 

Bansos RST diberikan, kata Risma, untuk penunjang. Meskipun pendapatan sudah sesuai standar World Bank, namun jika rumah masih tak layak huni, maka masyarakat tersebut masih dinyatakan miskin.

"Kita berikan rehabilitasi RST. Jadikan disurvei rumahnya dari apa nanti, kalau pendapatannya lebih dari standar Bank Dunia tapi rumahnya tetap jelek pasti dia tetap ngomong miskin. Nah untuk keluar dari kemiskinan ekstrem itu maka kemudian kita bantu untuk Rumah Sejahtera Terpadu," ungkap Risma.

Kemudian, Program PENA yang merupakan program pemberdayaan penerima manfaat yang berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera. Program ini diadopsi dari program Pahlawan Ekonomi semasa Mensos Tri Rismaharini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

PENA menawarkan dukungan penguatan usaha serta penguatan produksi dengan jumlah bantuan sebesar Rp6 juta per KPM.

"Nah, kemudian ini di-support. Kalau Bansos itu cuma Rp450.000 kita support dia untuk usaha dengan program PENA," tuturnya.

Di tahun 2023, Kemensos menargetkan 7.500 keluarga menerima PENA. Diketahui, tahun sebelumnya di 2022, ada 5.209 keluarga yang menerima program ini. 

Risma menyebut 2.707 keluarga yang merupakan penerima bansos dari pemerintah akan menyatakan graduasi dan siap mandiri.

"Nanti per 1 Juli sudah keluar 2.707 keluarga. Kita undur sampai Juli karena aku mau lihat kestabilan dia. Pendapatannya dia jangan sampai naik turun naik turun tidak stabil jadi memang sengaja. Nanti kita per 1 Juli dari 5.209 itu keluar sebanyak 2.707 yang menyatakan siap digraduasi," tergas Risma.

Meskipun target tahun ini sebanyak 7.500 keluarga menerima PENA, namun karena keterbatasan dana, lanjut Risma, Kemensos akan bekerja sesuai anggaran yang ada. "Untuk 2023 ini targetnya ada 7.500 tapi anggarannya hanya untuk 3.250. Ya 3.250 nanti yang kita bantu," jelasnya.

"Ini adalah cara Kemensos untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Tapi kalau dibandingkan jumlahnya kenapa nggak cocok? Ya memang tergantung pada anggarannya saja kita cuma memanfaatkan semaksimal mungkin begitu," tutupnya.

Baca Juga: Kemensos Borong 4 Penghargaan dari KASN dan BKN, Risma: Alhamdulillah Perjuangan Kita...

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022 yang menyebut kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,74 persen, tetapi dari laporan Bank Dunia juga menyampaikan posisi Indonesia untuk kemiskinan ekstrem berada di angka 1,5 persen.

Adapun pada Maret 2022, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 2,04 persen, turun dari Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen.