Uni Eropa dan Negara Produsen Sawit Sepakat Bentuk Satgas Terkait Penerapan EUDR

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, YAB Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, memipin misi bersama yang difasilitasi oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), yakni melakukan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa (UE) di Brussel pada akhir Mei 2023 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri menyatakan keprihatinannya atas penerbitan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang baru disahkan dan menegaskan kembali pentingnya komoditas kelapa sawit bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat di kedua negara, Indonesia dan Malaysia, khususnya terhadap petani sawit kecil.

Baca Juga: Serang Balik Eropa Buntut EUDR, Luhut Ancam Alihkan Ekspor Sawit ke Afrika

Komisi Uni Eropa menggarisbawahi bahwa kebijakannya menanggapi komitmen internasional bersama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan Uni Eropa (UE) tidak akan mendorong deforestasi global melalui konsumsinya sendiri. Selain itu, UE meyakinkan negara produsen bahwa mereka akan terus terlibat selama keseluruhan proses.

Lebih lanjut, Wakil Presiden Eksekutif untuk Kesepakatan Hijau Uni Eropa, Frans Timmermans, dan Komisaris Lingkungan, Lautan, dan Perikanan, Virginijus Sinkevicius, menyetujui pembentukan proses keterlibatan konsultatif dengan Indonesia dan Malaysia guna membahas cara dan sarana praktis penerapan EUDR.

Sebagai tindak lanjut dari Joint Mission, Direktur Jenderal Lingkungan Komisi Uni Eropa, Florika Fink-Hooijer, mengunjungi Indonesia dan Malaysia pada tanggal 26 – 28 Juni 2023.

Dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas Bersama yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dari kedua negara, termasuk asosiasi komoditas terkait, petani kecil, asosiasi pekerja, dan organisasi masyarakat sipil, antara lain untuk meningkatkan dialog tentang keterlacakan dan transparansi rantai pasokan.

"Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa Satuan Tugas Bersama dengan Komisi Eropa ini akan fokus pada komoditas yang relevan di kedua negara khususnya kelapa sawit, kayu, karet, kopi, dan kakao. Jika diperlukan, masalah dapat ditangani berdasarkan pendekatan khusus negara secara inklusif dan transparan di bawah kerangka Satuan Tugas Gabungan," demikian catat sekretariat CPOPC, dalam keterangan resmi yang diterima belum lama ini.

Lebih lanjut, Satuan Tugas tersebut akan memeriksa situasi komoditas yang relevan di Indonesia dan Malaysia dalam ruang lingkup EUDR untuk pasar UE. Ketiga mitra akan menunjuk satu titik masuk dan segera membahas dan menyimpulkan TOR Gugus Tugas Gabungan.

Baca Juga: Bertemu Wakil Parlemen Eropa, Menko Airlangga Singgung Kelanjutan EUDR dan IEU-CEPA

Terkait kelapa sawit, Sekretariat CPOPC akan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pejabat masing-masing di Indonesia dan Malaysia, bersama Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup Komisi Eropa untuk memastikan kemajuan dan kemajuan Gugus Tugas Bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan dan solusi win-win untuk keberhasilan implementasi regulasi oleh semua pihak.

"Pertemuan pertama Gugus Tugas Gabungan dijadwalkan pada minggu pertama bulan Agustus," kata sekretariat CPOPC.