Mensos Risma Kaget Dengar Alasan Masyarakat Jateng-Jatim Jadi Korban TPPO

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini baru saja melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Rabu (12/7/2023). 

Dalam agenda kali ini, Mensos secara khusus menyoroti alasan 18 orang dari Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca Juga: Inovasi Baru! Mensos Risma Luncurkan Gelang Khusus untuk Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara

Para korban terdiri dari 2 orang yang berasal dari Kabupaten Cilacap, 2 orang dari Kabupaten Purworejo, 2 orang dari Kabupaten Magetan, 1 orang dari Kota Semarang, 1 orang dari Kab Semarang, 1 orang dari Kab. Wonosobo, dan 9 orang dari Kab. Grobogan. 

Disebutkan jika awalnya, para korban TPPO di Jateng dan Jatim diiming-imingi pekerjaan sebagai pemetik buah di negara New Zealand dengan upah USD20 per jam. Bahkan, untuk berangkat ke negara tersebut diwajibkan untuk membayar uang sebesar Rp25 juta per orang. 

Rupanya, faktor utama para korban tergiur tawaran pekerjaan yang ditawarkan oknum tak bertanggung jawab itu karena ingin melunasi utang-utangnya.

Saat Mensos menanyakan kepada masing-masing korban, utang yang ditanggung bahkan ada yang mencapai Rp1 miliar. Mendengar hal tersebut, Mensos merasa terkejut dan tidak menyangka jika jumlah utang bisa sebesar itu.

Berbeda dengan persoalan serupa di NTT, Mensos menilai kasus di Jateng dan Jatim ini cukup berbeda karena bukan menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari melainkan keinginan pribadi. 

"Tadi sudah sepakat kalau (biaya) impact keberangkatan kita bantu (lunaskan), tapi di luar itu kita bantu dalam bentuk usaha," ungkapnya saat berada di Yogyakarta, Rabu (12/7/2023).

Baca Juga: Sambangi Rumah Dua Anak Viral di Cianjur yang Ibunya Jadi Korban TPPO, BP2MI: Negara Hadir untuk Rakyatnya

Melihat kurangnya literasi yang dimiliki oleh masyarakat, Mensos mengatakan jika seharusnya masyarakat tidak mudah tergoda dengan iming-iming yang tidak wajar.

"Kita nggak usah mimpi macem-macem, kita harus seatle, kalau pondasi nggak kuat kalau dibangun ya ambruk. Kalau di NTT itu karena masalah kehidupan, tapi sekarang adalah keinginan bapak ibu itu," ujarnya.