Gangguan IMF dan WTO Tak Pengaruhi Investasi ke Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia investasi menyatakan iklim investasi Indonesia tidak akan terganggu meskipun pemerintah Indonesia menghiraukan rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor komoditas bahan baku mentah.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mendukung sikap Menteri Bahlil untuk mengabaikan IMF yang meminta pemerintah Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap.

Selain nikel, IMF juga meminta Indonesia untuk tidak melakukan pembatasan ekspor juga untuk komoditas tambang lainnya.

Menurut Piter, ketegasan sikap pemerintah tersebut tidak akan mempengaruhi para investor untuk menanamkan investasinya ke Indonesia, pasalnya potensi ekonomi Indonesia sangat besar baik dari segi pasar maupun sumber daya alam yang dimiliki.

“Saya sependapat dengan Pak Bahlil, himbauan IMF tidak akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Potensi ekonomi Indonesia sangat besar baik dari sisi pasar maupun sumber daya,” ujar Piter, Sabtu (15/7/2023).

Piter menambahkan, Indonesia saat ini menjadi magnet investasi banyak negara, desakan dari IMF untuk menghentikan ekspor bahan mentah tidak akan menimbulkan efek atau masalah bagi Indonesia khususnya dari sisi investasi.

"Yang berminat untuk investasi tidak hanya dari Eropa dan Amerika Serikat tetapi juga dari Asia sendiri,” paparnya.

Meskipun kata Piter Indonesia saat ini kalah gugatan dari Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel, tapi berani melakukan banding atas putusan WTO tersebut.

Oleh sebab itu, Piter mengaku tetap optimis investasi akan tetap mengalir deras masuk ke dalam negeri, protes dari negara Eropa tidak akan terlalu banyak terhadap realisasi target investasi, karena investasi juga berdatangan dari negara kawasan Asia.

"Jadi kalau Indonesia tidak menghiraukan himbauan IMF, gak masalah. Investasi masih akan mengalir khususnya dari Asia seperti China,” urainya.

Lanjut Piter menyampaikan pemerintah sudah tepat untuk terus fokus menggenjot kebijakan hilirisasi, seharusnya kebijakan tersebut sudah sejak lama dilakukan untuk memberikan multiplayer effect bagi perekonomian negara.

“Kita sudah terlambat lama. Hilirisasi seharusnya sudah kita lakukan sejak dulu. Sekarang lebih baik terlambat,” tuturnya.

Lebih lanjut Piter memaparkan dengan hilirisasi akan mempercepat upaya Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

"Hilirisasi mutlak kita butuhkan untuk menjadikan Indonesia negara industri sekaligus menjadi negara maju,” tukas Piter.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Indonesia akan tetap berjalan lancar. Meskipun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor komoditas bahan baku mentah.

Menurut Bahlil, investasi di Indonesia, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga tidak ada hubungannya dengan permintaan IMF.

"Apa urusannya, nggak ada urusannya dengan IMF. Investasi di IKN nggak ada urusannya sama IMF," terang Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menegaskan gugatan Eropa terhadap Indonesia di WTO soal larangan ekspor nikel juga tidak mempengaruhi investasi. Ia menegaskan kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu pihak mana pun.

"Apa urusannya IKN dengan (gugatan) nikel, nggak ada urusannya dong. Nggak ada. Kedaulatan kita nggak bisa diganggu oleh siapa pun," tegas Bahlil.