Pimpin Evaluasi Pengamanan Daerah Rawan, Moeldoko: Keamanan dan Kesejahteraan Harus Segaris

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kantor Staf Presiden bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) menggelar rapat pembahasan wilayah rawan keamanan. Upaya ini untuk mengantisipasi berbagai potensi dan ancaman keamanan, khususnya dalam masa dinamika politik yang tinggi.

Rapat pembahasan laporan awal ini dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan dihadiri Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, serta Sekretaris Jenderal Wantannas, Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto.

Baca Juga: Hadiri Wisuda Universitas Terbuka, Moeldoko: Stigma Kurang Baik UT Harus Diluruskan

Moeldoko mengatakan perlunya pemetaan wilayah rawan keamanan, khususnya dalam masa dinamika politik yang tinggi. Pasalnya, setiap daerah punya intensifikasi konflik yang berbeda-beda. Menurutnya, pemetaan tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, tetapi juga harus sampai pada tingkat kecamatan.

"Supaya kita tidak salah dalam penanganannya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7/2023).

Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan bahwa penanganan keamanan perlu memaksimalkan pendekatan kemanusiaan melalui operasi teritorial, di antaranya dengan pendistribusian jaring pengaman sosial. Terlebih, upaya tersebut melibatkan prajurit sebagai aktor utamanya. "Jangan yang kita suguhkan kepada publik hanya operasi-operasi. Namun, kita juga suguhkan bahwa di sana ada bantuan yang mengalir," tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, perlu ada sinergi antara kementerian/lembaga untuk penanganan keamanan dan kesejahteraan, contohnya yang sudah berjalan di wilayah Papua. "Keamanan dan kesejahteraan masyarakat itu harus segaris sehingga persoalan di lapangan bukan hanya tugas TNI/Polri saja, melainkan juga kementerian yang lain," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dan focus group discussion (FGD) terkait klasifikasi daerah rawan. Andi menilai penting untuk memiliki indikator yang sama dalam menentukan klasifikasi daerah rawan sebab akan memudahkan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemahaman yang lebih baik antara TNI, Polri, dan BIN.

"Ini akan membantu institusi terkait dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani ancaman keamanan di suatu daerah," tuturnya.

Senada dengan Andi Widjajanto, Sekretaris Jenderal Wantannas, Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi data di setiap lembaga yang menangani sektor keamanan. "Jika data sudah terintegrasi dengan baik, penanganan bisa lebih tepat sasaran. Kalau perlu, hal ini masuk dalam regulasi yang sudah ada," ucapnya.