Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Berdasarkan Perintah Eksekutif Maret 2022 mengenai Pengembangan Bertanggung Jawab Aset Digital, dicatat bahwa Dewan Pengawasan Stabilitas Keuangan Departemen Keuangan bertugas memimpin upaya untuk menciptakan pendekatan yang terpadu dalam pengawasan aset kripto.
Laporan tersebut merekomendasikan agar tujuh lembaga regulasi yang terkait dapat "bersama-sama membentuk atau menyesuaikan mekanisme koordinasi resmi yang ada [...] untuk secara bersama-sama mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan oleh produk dan layanan terkait blockchain serta merumuskan respons regulasi tepat waktu."
"Mekanisme ini bisa mencakup dokumen perencanaan resmi yang menentukan frekuensi pertemuan dan proses untuk mengidentifikasi risiko dan meresponsnya dalam batas waktu yang disepakati," lanjut laporan tersebut.
Administrasi Koperasi Kredit Nasional menunjukkan persetujuan terkait temuan tersebut, sementara badan yang lain tidak setuju. Seperti yang diketahui, GAO merupakan auditor tertinggi di AS. Meskipun rekomendasinya tidak mengikat secara hukum, temuan lembaga yang berusia satu abad ini membawa bobot moral yang besar.
Baca Juga: Ketua SEC AS Minta Anggaran Lebih untuk Tangani Pelanggaran di Ruang Kripto
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ni Ketut Cahya Deta Saraswati
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
Advertisement