Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wakil Menkeu: Demokrasi Jadi Kunci Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat RI

Wakil Menkeu: Demokrasi Jadi Kunci Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat RI Kredit Foto: Kemenkeu
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan demokrasi adalah alat untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini diungkapkannya saat memberikan sambutan kunci pada acara Democracy Dialogue The Jakarta Post 40th Anniversary Forum di Auditorium CSIS, Jakarta.

Baca Juga: Bawa Indonesia Maju, Wakil Menkeu Tegaskan Komitmen Bangun Perekonomian Daerah

"(Demokrasi) bukan hanya untuk memaksimalkan pertumbuhannya, tetapi juga untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi di masyarakat," terang Suahasil, Senin (7/8/2023).

Suahasil menambahkan, selalu ada dinamika dari waktu ke waktu untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Dia lalu berujar, Pemerintah benar-benar melihat dan memonitor dari waktu ke waktu semua kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

"Dan karena itu dalam APBN kita terus melihat peluang untuk mendukung kesejahteraan rakyat yang lebih luas," tambahnya.

Suahasil menjelaskan APBN secara khusus mengalokasikan belanjanya sedikitnya untuk 40% bagi penduduk berpenghasilan rendah melalui skema perlindungan sosial dan bantuan sosial. 

"APBN juga memberikan alokasi yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrem, dan juga menyediakan banyak alokasi untuk membantu daya beli masyarakat kalangan menengah karena Indonesia memiliki porsi penduduk kelas menengah yang besar yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap 3 Jurus Jitu Kemenkeu Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dia lalu mencontohkan, pada masa pandemi Covid-19, proses demokrasi juga digunakan untuk menyusun kebijakan penanganan pandemi melalui penerbitan Perpu 1 tahun 2020. Penyusunan Perpu ini melalui diskusi dan proses demokrasi di parlemen.

"Kami (Indonesia) berusaha menunjukkan bahwa meskipun ada fleksibilitas anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menangani pandemi Covid, namun harus tetap akuntabel dan transparan," tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: