Ekonom Ungkap Alasan Subsidi Tiket KCJB Tak Tepat, dari Bebani APBN hingga Kental Nuansa Politis

Keempat, pemberian subsidi ini terkesan menutupi kekurangan atas ketidakkonsistenan antara janji politik Jokowi dan persoalan pembengkakkan anggaran yang terjadi, sehingga proyek KCJB terkesan bermuatan politis.

Apalagi, lanjut Achmad, ada rencana perpanjangan rute kereta api cepat dari Jakarta hingga Surabaya yang banyak dikritisi karena bercermin dari masalah pembiayaan yang terjadi pada pembangunan KCJB. Tentunya subsidi ini akan menjadi polesan untuk mendapatkan legitimasi agar rencana-rencana yang berisiko menimbulkan jebakan utang seperti pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya dan lain-lain benar-benar diimplementasikan sebagai program keberlanjutan.

Kelima, subsidi tanpa melibatkan APBN dapat menyebabkan risiko akumulasi utang di masa depan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Mengelola kebijakan subsidi dengan bijaksana adalah suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan keuangan negara.

"Pemberian subsidi tiket KCJB ini sangat kental nuansa politisnya terkait program keberlanjutan. Publik harus mengawasi ke mana arah kebijakan pemerintah dalam hal ini. Jangan sampai kebijakan ini dijadikan alat politik untuk melegitimasi keberlanjutan terkait Pemilu 2024," tukasnya.

Baca Juga: Geber PSN Tol Cisumdawu Hingga KCJB, Airlangga Ingin Ekonomi Jawa Barat Meroket