Waspada! Dunia bukan Lagi Dilanda Global Warming, melainkan Global Boiling

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan bahwa dunia kini bukan lagi di era global warning atau pemanasan global, melainkan sudah global boiling atau pendidihan global.

Hal itu juga dipertegas oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, yang mengatakan berakhirnya masa global warming menuju global boiling ini harus menjadi isu penting dan diperhatikan serius.

Baca Juga: IESR Minta RI Desak ASEAN 'Suntik Mati' PLTU Batu Bara

"Oleh karena itu, solusi paling ampuh mengatasi isu ini adalah dengan bekerja sama mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang selaras dengan Persetujuan Paris," ujarnya, pada media briefing bertajuk "Menakar Ambisi Iklim ASEAN pada Keketuaan Indonesia ASEAN 2023", di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Fabby menambahkan, ancaman iklim menjadi makin serius bagi negara-negara ASEAN yang berdampak luas terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kemajuan pembangunan di kawasan.

"Jika tidak ada upaya serius untuk mengurangi emisi global, dampak perubahan iklim akan membuat pertumbuhan ekonomi melebihi 6% di kawasan Asia Tenggara semakin berat," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Iklim dan Energi IESR, Shahnaz Nur Firdausi, memaparkan, kebijakan dan komitmen iklim Indonesia tidak konsisten dengan Persetujuan Paris yang ingin menjaga batas suhu 1,5°C, bahkan rawan menyebabkan peningkatan, bukan penurunan emisi. 

Hal ini bisa dilihat dari laporan Climate Action Tracker (CAT) yang menilai bahwa target dan kebijakan iklim Indonesia secara keseluruhan masih kategori sangat tak mencukupi (highly insufficient). 

Shahnaz melanjutkan, apabila semua negara mengikuti pendekatan kebijakan Indonesia, pemanasan global akan lebih dari 2°C hingga 3°C. "Untuk itu, kebijakan dan tindakan iklim Indonesia pada tahun 2030 membutuhkan perbaikan substansial agar konsisten dengan batas suhu 1,5°C," pungkasnya.

Dia menilai, Indonesia perlu menaikkan target NDC menjadi 75% di bawah skenario NDC business as usual (BAU) di luar penggunaan lahan serta alih guna lahan dan kehutanan (bersyarat) dan 62% (tidak bersyarat).

"Terlebih lagi, emisi Indonesia dari penggunaan lahan dan kehutanan telah mencapai hampir 50% dari total emisi selama 20 tahun terakhir," papar Shahnaz.