Libatkan Disabilitas dan Masyarakat Papua, Perayaan HUT Ke-78 RI Gaungkan Kesetaraan dan Afirmasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Sunarman Sukamto, menyatakan perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia mengandung nilai kesetraaan dan afirmasi. Hal ini terlihat dari terlibatnya disabilitas dan masyarakat asli Papua dalam memeriahkan Kemerdekaan.

"Artinya Presiden ingin menyampaikan pada Indonesia di peradaban modern ini tidak boleh ada lagi diskriminasi dan stigma," ujar Sunarman dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Baca Juga: Wamendagri Pimpin Upacara HUT Ke-78 RI di Kabupaten Belu, Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Selama ini, kata Sunarman, Pemerintah sebagai regulator sudah memberikan regulasi yang mendukung peningkatan talenta bagi disabilitas dan orang asli Papua, baik melalui Peraturan Perundangan, serta Otonomi Khusus (Otsus) untuk daerah Papua.

Mengenai Dana Otsus, kata Sunarman, cukup dominan digunakan untuk bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Salah satunya baru-baru ini pemerintah membuat Creative Hub di Papua yang dikelola dan untuk mengelola talenta-talenta muda yang ada di Papua.

"Akses dan akomodasi yang layak itu penting untuk menciptakan Putri Ariani, M.A.C, serta Shine on Black. Yang lain semua lembaga pendidikan harus menerima, memahami karakter, dan memberikan akomodasi yang layak," ujar Sunarman.

Tidak kalah penting dengan regulasi, menurut Sunarman, dukungan keluarga dan komunitas menjadi bagian paling penting untuk realisasi kesetaraan dan afirmasi yang ingin dibangun oleh pemerintah.

"Jangan hanya jadi ladang inspirasi, semua orang bisa hebat termasuk orang dengan disabilitas dan orang asli Papua, asal ada dukungan orang terdekat yaitu keluarga dan lembaga pendidikan," kata Sunarman.

Pelibatan disabilitas dan orang asli Papua, ujar Sunarman, merupakan gaung dari pemerintah yang ingin menyampaikan bahwa dukungan keluarga dan masyarakat umum merupakan faktor utama dalam memberikan ruang berkreasi pada disabilitas dan orang asli Papua.

"Bahwa disabilitas apa pun punya hak dan kesempatan serta potensi yang sama untuk mencapai prestasi terbaiknya," tambah Sunarman.

Menurut Sunarman, pemerintah serius berupaya mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya tanpa terkecuali.

"Sekali lagi ini proses panjang dibalik performa itu, dan yang kita highlight dalam proses panjang itu dukungan menjadi nilai utama dalam pemberian kesetaraan," kata dia.

Baca Juga: Anggaran Beasiswa dan Bansos Pendidikan 2024 Naik Jadi Rp35 Triliun, KSP: Untuk Wujudkan SDM Unggul!

Terlebih dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kata Sunarman pendidikan menjadi modal dasar. Akses dan akomodasi yang layak penting diwujudkan oleh lembaga terdekat masyarakat, yaitu keluarga dan komunitas tanpa melihat disabilitas serta etnis tertentu.

"Kita ingin ciptakan lingkungan yang suportif dalam artian aksesibilitas lingkungan maupun attitude yaitu sikap mendukung, bukan menolak dan tidak peduli," pungkas Sunarman