Bertemu Anak-anak Disabilitas Wonogiri, Menteri PPPA: Mereka Harus Dipenuhi Haknya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya pemenuhan hak anak disabilitas, termasuk pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan dari stigmatisasi atau pun kekerasan.

Pasalnya, anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan.

Baca Juga: Pengiriman 18 TKI Ilegal ke Singapura Berhasil Digagalkan, KemenPPPA Beri Bantuan Para Korban TPPO

Hal ini disampaikan Bintang dalam kegiatan 'Dukungan Psikososial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus', di Pendopo Kabupaten Wonogiri, Rabu (23/8/2023).

"Anak-anak disabilitas adalah anak Indonesia yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. KemenPPPA hari ini mengunjungi Kabupaten Wonogiri dan memberikan dukungan psikososial sebagai wujud kehadiran negara dalam memenuhi hak anak. Namun, kita tidak bisa bekerja secara parsial atau sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi untuk bisa memberikan pendampingan yang terbaik kepada anak-anak kita," ujar Bintang dalam keterangan pers, Kamis (24/8/2023).

Berdasarkan data, saat ini jumlah disabilitas di Kabupaten Wonogiri mencapai 10 ribu jiwa. Menurut Bintang, selain pendampingan komprehensif bagi anak disabilitas, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam mencegah peningkatan angka disabilitas di Kabupaten Wonogiri ke depannya.

Menteri PPPA pun berkomitmen untuk membangun komunikasi intens dengan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang riset untuk meneliti lebih lanjut penyebab tingginya angka disabilitas di Kabupaten Wonogiri.

"Kita tidak bisa menangani tanpa mencari tahu penyebabnya, sehingga ke depan kita bisa menekan angka anak disabilitas di Wonogiri mulai dari kelahirannya, apakah melalui sosialisasi, edukasi kepada calon pengantin, pola hidup, atau pendampingan selama kehamilan. Bagi saya ini harus dicari hulunya agar dapat meminimalisasi lahirnya anak disabilitas di Wonogiri," kata Bintang.

Bupati Kabupaten Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan pihaknya telah menciptakan program dan penganggaran yang berfokus pada pemenuhan hak anak disabilitas.

"Jumlah penduduk kami sebanyak 1.071.000 jiwa dan kami punya tanggung jawab khusus karena ada sebagian masyarakat kami yang memiliki keterbatasan. Namun, kami sampaikan bahwa mereka tidak sendiri. Pemerintah hadir dan selalu memberikan pendampingan. Maka para sobat disabilitas di Kabupaten Wonogiri harus tetap semangat," ujar Joko.

Lebih lanjut, Joko menyebutkan, salah satu langkah pemerintah daerah dalam merefleksikan 78 tahun kemerdekaan Indonesia adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada disabilitas yang ada di Kabupaten Wonogiri untuk berdaya, produktif, dan percaya diri.

"Ke depan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dengan keterbatasan keterbatasan yang dimiliki," kata Joko.

Dalam kegiatan 'Dukungan Psikososial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus', Menteri PPPA berdialog dengan 212 anak disabilitas dan pendamping dari beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri, yaitu Ngadirejo, Selogiri, Wonogiri Kota, dan Wuryantoro serta 90 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB).

Bintang juga menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak disabilitas, antara lain berupa alat bantu dengar dan kursi roda adaptif.

Baca Juga: 30 Wanita Jadi Korban Perdagangan Orang di Gang Royal Jakarta, KemenPPPA Dorong Penertiban Indekos

Kebutuhan spesifik tersebut telah disesuaikan dengan hasil asesmen tim Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). KemenPPPA juga menyelenggarakan kegiatan pendampingan psikososial berupa sesi mendongeng anak dan support group dengan metode menggambar dan mewarnai.

Melanjutkan kunjungannya di Kabupaten Wonogiri, Menteri Bintang kembali melakukan dialog dan menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik kepada 59 anak disabilitas di Kecamatan Kismantoro. Menteri Bintang juga memberikan tambahan 14 unit paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak disabilitas, berupa 4 kursi roda adaptif, 4 kursi roda standar, 5 alat bantu dengar, dan 1 walker.