Sri Mulyani: ASEAN Punya 3 Tantangan Atasi Kesenjangan Infrastruktur, Begini Solusinya

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan risiko tersebut bisa berwujud risiko politik, bencana alam, dan juga risiko kebijakan. Sebagai contoh, dalam sektor energi listrik atau jalan tol, kebijakan pemerintah untuk mengatur tarif bisa berpengaruh pada pendapatan.

"Yang ketiga, tentang ekosistem. Bagi Indonesia kita sangat perlu untuk mengembangkan sejumlah instrumen, baik itu pembiayaan. Sektor swasta ingin berpartisipasi, tapi dalam bentuk pinjaman ke pemerintah. Jadi penerbitan green bonds, sukuk, ini adalah bentuk partisipasi pihak swasta dalam bentuk pinjaman, jadi kami meminjam dari mereka," ungkap dia.

Baca Juga: Menuju KTT ASEAN, Sri Mulyani Ungkap 5 Hasil Rapat Menkeu dan Menkes Se-ASEAN

Sri Mulyani melanjutkan, jika sektor swasta menginginkan selera risiko yang lebih tinggi, yaitu dalam bentuk pembiayaan ekuitas, mereka memiliki ekspektasi yang juga lebih tinggi lagi terkait imbal laba yang akan diperoleh.

"Dalam pembiayaan ekuitas, ini adalah kerangka kerja risiko yang harus dihadapi dan oleh karenanya instrumen terkait penjaminan dan manajemen risiko akan mengambil peranan," jelasnya.

Sri Mulyani pun memaparkan upaya pemerintah untuk menggandeng sektor swasta dalam bentuk public-private partnership secara berkelanjutan dan transparan.

"Di Indonesia, kami juga membentuk Special Mission Vehicle (SMV) seperti PT SMI, IIF, penjaminan seperti PT PII, dan Indonesia Sovereign Wealth Fund. Kesemuanya dibuat untuk menyediakan keterlibatan langsung dengan sektor swasta, dengan level selera risiko dan level kerumitan yang berbeda-beda," pungkasnya.