Formappi Kritik Keras, Data Caleg Pria Ditulis Wanita oleh KPU, 'Begitu Profesional?'

KPU telah menutup masa pemberian masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Caleg Sementara (DCS). KPU mengaku tak banyak mendapatkan masukan dan tanggapan karena KPU berhasil melakukan tindakan preventif dan persuasif.

Menanggapi hal itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai klaim keberhasilan KPU ini nampaknya terlalu berlebihan.

"FORMAPPI menduga terbatasnya masukan masyarakat karena informasi awal dari KPU tak menarik bagi masyarakat untuk ditindaklanjuti melalui masa pemberian masukan dan tanggapan. Minimnya aspek personal caleg yang ditampilkan KPU menggambarkan ketertutupan, sehingga gairah memberitahu KPU jadi hilang karena masyarakat merasa masukan dan tanggapan yang diberikan nantinya juga akan disimpan KPU atau dijadikan bahan curhatan KPU ke Parpol," kata Lucius.

Lucius menilai KPU telah gagal memperlihatkan fungsi yang tak hanya melayani parpol semata tetapi juga Pemilih. KPU dinilai telah membatasi informasi caleg demi menjaga hubungan baik dengan parpol adalah bentuk pengabaian KPU pada fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat.

"Dan yang paling penting, jangankan masyarakat, bahkan KPU sendiri juga tak membaca, tak mencermati, tak peduli dengan akurasi data dan informasi yang mereka sampaikan ke publik melalui sistem informasi yang dikelola oleh KPU sendiri," jelasnya.

Ia menyebut ada temuan FORMAPPI terkait adanya kesalahan penulisan jenis kelamin pada 2 caleg dari Partai Gelora membuktikan bahwa KPU tak membaca, mencermati,  dan memahami informasi yang ada di dalam kendali mereka. Kedua Bacaleg itu adalah: 

1. Fauzi Ramadhan Dapil Aceh II, Nomor Urut 2.

2. Silas Heluka, M. M.  Dapil Papua Pegunungan, Nomor Urut 3. Keduanya tertulis berjenis kelamin perempuan padahal berdasarkan penelusuran diduga keduanya bergender Laki-Laki.

"Bagaimana bisa ada kesalahan beruntun terkait akurasi data DCS Caleg? Itu artinya bahkan KPU tak peduli dengan akurasi data itu," tulisnya.

"Menyalahkan operator parpol untuk kesalahan yang berada di ranah kerja KPU hanya menunjukkan hilangnya rasa tanggung jawab KPU atas validasi data yang ia bagikan ke publik. 

Dengan kata lain KPU itu masa bodo dengan kredibilitas informasi. Mau benar atau salah KPU engga mau urus. Yang penting mereka sudah terlihat bekerja saja. Benar atau salah bukan salah KPU, tetapi parpol atau pihak lain.

Saya kira sih lagi-lagi KPU tidak profesional, tidak bertanggungjawab, dan tidak mampu menjadi penyelenggara," tandasnya.