Penerbitan Dokumen CIPP Diundur, IESR Atur Strategi Tingkatkan Pendanaan JETP

Penundaan dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif (comprehensive investment and policy plan, CIPP) yang semula dijadwalkan Agustus 2023 menjadi akhir tahun 2023, dipandang Institute for Essential Services Reform (IESR) perlu dilakukan untuk penyempurnaan dokumen CIPP tersebut untuk memenuhi target yang disepakati dan merumuskan kerja sama transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP), serta membuka konsultasi publik yang lebih luas.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan, untuk meraih target menurunkan emisi puncak gas rumah kaca (GRK) yang ditetapkan dalam JETP hingga 290 MT CO2 tahun 2030, mencapai bauran energi terbarukan menjadi 34 persen tahun 2030, dan mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission, NZE) pada tahun 2050, setidaknya diperlukan dana sebesar US$130 sampai dengan US$150 miliar.

Baca Juga: Arifin Tasrif Beberkan Peluang Usaha Sektor Energi di Asia Tenggara

Salah satu strategi adalah dengan melakukan penurunan kapasitas PLTU melalui pensiun dini atau pensiun secara alami sebelum 2030. IESR memperkirakan penurunan kapasitas PLTU dapat mencapai 8,6 GW perlu dilakukan secara bertahap hingga 2030. Ini tidak termasuk penurunan kapasitas PLTU off-grid, di luar wilayah usaha PLN.

"Hingga saat ini, minat IPG dan GFANZ untuk menyediakan pendanaan pensiun dini PLTU sangatlah rendah. Padahal, pengurangan PLTU diperlukan untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan," kata Fabby dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

IESR memperkirakan biaya pensiun dini tersebut mencapai US$4 miliar, di bawah nilai perkiraan yang diberikan oleh PLN sebelumnya. Menurut Fabby, IPG harus mau menyediakan pendanaan pensiun dini PLTU sebagai konsekuensi keterlibatan mereka dan mempertahankan kredibilitas JETP itu sendiri.

Selain itu, IESR memandang penyempurnaan dokumen CIPP akan memperjelas jumlah dana yang dibutuhkan untuk proyek prioritas, di antaranya seperti pengembangan pipeline proyek energi terbarukan. Berdasarkan studi IESR, kebutuhan pendanaan untuk transisi energi hingga 2050 apabila ingin sesuai dengan target Persetujuan Paris, investasi yang perlu dikeluarkan Indonesia senilai US$1,3 triliun atau rata-rata US$30 miliar hingga US$40 miliar setiap tahun. Sementara itu, apabila hanya sampai 2030, dibutuhkan paling tidak US$130 miliar.

IESR memandang alokasi porsi hibah di dalam skema JETP perlu ditingkatkan untuk mendukung aspek transisi berkeadilan yang luas serta transformasi aktor utama agar bisa mengimplementasikan CIPP yang ambisius dalam waktu dekat. Setidaknya, porsi hibah diperlukan sekitar 10%-15% atau US$2 miliar hingga US$3 miliar dalam skema JETP untuk mengeksekusi transisi energi di Indonesia.

IESR menyadari bahwa meningkatkan alokasi hibah dalam skala yang diusulkan memerlukan kerja sama dan komitmen kuat, baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari mitra internasional dalam JETP. Melalui kolaborasi yang erat, pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial ini dan memastikan keberhasilan transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia.