2500 Desa Masuk Kawasan Hutan, Menteri ATR/BPN: Harus Selesai dalam GTRA Summit 2023

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto hadir dalam acara Sambung Rasa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat dan Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat di Rumah Dinas Bupati Karimun, Selasa (29/8/2023).

"Terdapat 2500 desa masuk kawasan hutan dengan jumlah penduduk 1,7 juta orang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem," kata Hadi.

Baca Juga: PLN se-Sulawesi Teken Kerja Sama dengan ATR/BPN, Kebut 100 Persen Sertifikasi Aset Kelistrikan

Maka dari itu, substansi dari pelaksanaan GTRA Summit, kata Menteri Hadi, adalah kepastian hukum dan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.  

Dengan demikian, ia menekankan rakyat-rakyat kecil tidak punya apa-apa sangat menantikan kehadiran negara melalui Reforma Agraria untuk merobohkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.

"Oleh karena itu GTRA yang kita laksanakan ini harus sejalan dan sebanding dengan dampak yang diberikan kepada negara untuk masyarakat," tegas Mantan Panglima TNI tersebut. 

Diketahui, terdapat tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang dirangkum menjadi 4 (empat) subtema yaitu: pertama, Penguatan skema legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar; kedua, Resolusi penyelesaian konflik agraria pada penguasaan masyarakat di atas tanah yang merupakan aset BMN/BMD, BUMN/BUMD;

Ketiga, Penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertipikasi tanah transmigrasi; keempat, Percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga: Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertipikat Tanah Seluas 97,2 Hektare di Kawasan Candi Muaro Jambi

Selanjutnya Menteri Hadi berharap supaya deklarasi tersebut tidak hanya berakhir sekedar tandatangan, tetapi terwujud dalam kerja konkret dalam bentuk-bentuk kebijakan yang merobohkan tembok ego sektoral antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reforma Agraria. 

"Rakyat harus tersenyum manis dengan pelaksana GTRA Summit karena harapan mereka mendapat kepastian hukum dan peningkatan ekonomi akan terwujud," tutup Hadi Tjahjanto.