Guru merupakan pilar bagi pendidikan anak bangsa. Peran pahlawan tanda jasa tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pendidikan.
Lebih lanjut, keberhasilan pendidikan akan memberikan manfaat bagi kemajuan negara. Tanpa adanya guru, tidak mungkin akan tercetak sumber daya manusia yang berkualitas.
Meskipun keberadaan guru menjadi penentu dalam pendidikan, penghargaan yang diterima masih sangat rendah. Ini terlihat dari jumlah pendapatan seorang guru di Indonesia.
Bahkan guru-guru honorer atau yang bekerja di daerah terpencil tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Masih ada guru yang bahkan dibayar jauh di bawah upah minimum di daerahnya.
Ganjar Pranowo, Calon Presiden dari PDI Perjuangan, memiliki perhatian atas kondisi tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa harapannya adalah gaji guru dapat mencapai 30 juta rupiah per bulan.
Ganjar beralasan bahwa sudah selayaknya guru diberikan gaji sebesar itu mengingat sumbangsihnya yang sangat tinggi.
Di sisi lain, upaya mensejahterakan guru juga telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo semasa menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah. Beliau meyamakan tangkat gaji guru dengan upah minimum yang berlaku.
Setidaknya guru dapat menutupi kebutuhan minimum per bulannya dan tidak terjerat dengan permasalahan lain seperti pinjaman online. Kepedulian ini mencerminkan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang juga mengedepankan kemajuan dunia pendidikan.
Gaji guru di Indonesia memang masih rendah. Bahkan jika dibandingkan negara lain se kawasan seperti Filipina, Thailand dan Malaysia. Bahkan jika dibandingkan Singapura, yang merupakan negara maju, gaji guru di Indonesia lebih rendah 20 kali lipat.
Menanggapi hal tersebut, Boedi Rheza, pengamat kebijakan publik Centre of Youth and Population Centre (CYPR) mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sudah tepat.
Ia menambahkan bahwa dengan peningkatan kesejahteraan, guru setidaknya dapat berkonsentrasi untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa.
Kejadian seperti guru yang terjerat pinjaman online (pinjol) yang sangat memberatkan dapat semakin diminimalisir. Sebagai catatan, pihak yang terjerat pinjol illegal saat ini adalah Guru, yang menurut OJK mencapai 42%.
“Jika melihat level gaji guru-guru negara tetangga, Indonesia termasuk pada tingkat yang rendah. peningkatan gaji guru tersebut dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.” Ujarnya. Kenaikan tingkat gaji tersebut dapat dilakukan dengan penyesuaian pada tingkat upah minimum di masing-masing daerah.
Peningkatan gaji tersebut juga dapat dilakukan dengan mengalihkan subsidi seperti subsidi BBM. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan memperbesar porsi bantuan pusat kepada daerah melalui proporsi dana pendidikan.
Selama ini, porsi dana pendidikan juga ada pada bimbingan teknis atau diklat di instansi pemerintah.
Jika itu dapat diefisiensikan, misalnya dengan mengoptimalkan fungsi lembaga pelatihan negara, maka proporsi biaya pelatihan tersebut dapat dialihkan untuk membantu pendanaan gaji guru.
“Dengan alokasi anggaran yang efisien dan tepat, maka kenaikan gaji guru dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak membebani keuangan pusat maupun daerah," imbuh Boedi Rheza.
Ia menambahkan inisiatif baik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, dapat dilakukan oleh daerah lain dan ditingkatkan menjadi kebijakan nasional.
“Setidaknya penyamaan tingkat gaji guru dengan tingkat upah minimum merupakan langkah yang baik. Di satu sisi, kenaikan tersebut dapat ditutupi oleh daerah dengan mengalokasikan kembali anggaran pendidikan lain yang tidak efisien seperti pelatihan yang banyak dilakukan di tempat-tempat berbiaya tinggi.” tutupnya.
Kenaikan secara bertahap juga menjadi salah satu jalan yang dapat dilakukan dengan tidak membebani keuangan negara. Jika gaji guru naik, maka diharapkan tidak ada lagi kasus guru terjerat pinjol dan kemudian dapat berkonsentrasi untuk mengajar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement