Kementrian ESDM Sebut Penghalang Perluasan Kendaraan Listrik

Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Tjahajana, mengatakan terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat ragu untuk menggunakan sepeda motor listrik. 

Ia melihat ada kekhawatiran masyarakat dalam menggunakan sepeda motor listrik salah satunya terkait kemampuan jarak tempuh hingga infrastruktur pendukung yang cenderung belum terbentuk.

"Banyak juga yang pertanyakan aftersales. Berikutnya, harga kendaraan bekasnya. Ini jadi pertanyaan kita semua, memang belum terbentuk (ekosistem) dan tidak bisa sebentar," ujar Agus dalam konfrensi pers, Selasa (12/9/2023). 

Baca Juga: Percepat Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Ini Dua Kebijakan Pemerintah

Agus mengatakan, faktor lainya adalah karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan sepeda motor berbahan bakar minyak.

Menurutnya, waktu 1-2 tahun tidak cukup untuk mengubah kebiasaan tersebut dan membuat masyarakat beradaptasi dengan kendaraan listrik.

"Termasuk juga kenyamanan saat dikendarai. Banyak informasi bahwa ada kendaraan listrik yang loncat saat di-gas, itu membuat ibu-ibu ketakutan. Harus dipecahkan bersama," ujarnya. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah bersama dengan stakeholder terkait tengah memasifkan pembangunan infrastruktur pendukung, baik berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) maupun Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Dengan memperbanyak infrastruktur pendukung motor listrik, masyarakat akan merasa yakin menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasional harian.

"Kalau naik sepeda motor BBM, aman karena banyak yang jual botol isinya minyak di pinggir jalan. Sedangkan pakai motor listrik, daya sudah tinggal seperempat, terus mau kemana? Swap station masih jauh. Jadi memang jumlahnya harus banyak," ucapnya. 

Lanjutnya, ia juga menilai bahwa standardisasi baterai guna memudahkan masyarakat dalam mengisi daya kendaraan listrik mereka. 

Agus menyebut bahwa proses standardisasi baterai menurutnya harus dibicarakan bersama antarpemangku kepentingan, termasuk produsen-produsen baterai yang ada di Indonesia.

"Semua pemain harus mendapat keuntungan dan harus dihitung persis. Jangan yang duluan masuk kemudian dirugikan, dan yang datang belakangan paling diuntungkan," ungkapnya. 

Baca Juga: Diperluas, Bantuan Pembelian Motor Listrik Berlaku Satu NIK untuk 1 Unit