Dorong Transformasi Digital, Pemerintah Optimis Ihwal Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai bahwa transformasi digital menjadi penting dalam pengimplementasian kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Dalam hal ini, KKP akan meluncurkan salah satu aplikasi E-PIT dalam memudahkan proses perizinan dan pendataan ikan hasil tangkapan.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman menyebut E-PIT akan mengintegrasikan layanan dari hulu ke hilir perikanan tangkap dalam satu sistem. 

Adapun layanan itu mencakup dengan pengajuan SLO, SPB, Logbook, STBLK, Laporan Penghitungan Mandiri (LPM), dan penghitungan PNBP PHP pascaproduksi. Agus menyebut, digitalisasi itu akan memudahkan proses perizinan, pelaporan, hingga pengawasan dalam melaksanakan program ekonomi biru.

Baca Juga: KKP Gaungkan Perikanan Berkelanjutan di Harkannas ke-10

"Kami optimis itu akan berjalan efektif. Dahulu penggunaan kartu elektrik dalam layanan jalan tol banyak ditentang, kini 100 persen telah menggunakannya," kata Agus dalam acara Bincang Bahari bertajuk Perspektif Publik Terkait Transformasi Perikanan Tangkap dan Penerpanan E-PIT di Kantor KKP, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Hal senada diungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto yang menilai pentingnya pengimplementasian E-PIT dalam pelaksanaan PIT berbasis kuota. Dia menyebut, kinerja sistem tersebut akan terus ditingkatkan seiring meningkatnya jumlah pengguna.

Berdasarkan hasil survei KKP bersama Litbang Kompas di Cilacap, Jawa Tengah, dan Benoa, Doni menyebut sebagian besar nakhoda dan pelaku usaha perikanan memiliki kesadaran terkait kebijakan PIT, termasuk soal aplikasi E-PIT.

Kendati demikian, berdasarkan hasil penjajakan pada 100 responden, Doni menyebut terdapat kendala yang dihadapi saat E-PIT digunakan. Adapun kendala itu meliputi gangguan pada sinyal, eror, forced closed, hingga freeze.

"Kendala sinyal itu yang paling tinggi, tapi ada solusi yang pasarnya sudah tercipta di lapangan. Salah satunya teknologi satelit yang bisa dipakai untuk mengatasi kendala tersebut," paparnya.

Dalam hal ini, Plt Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, Aulia Riza Farhan menyebut, KKP juga memiliki teknologi Command Center, di samping pengimplementasian E-PIT. Adapun teknologi itu dihadirkan untuk mendukung sistem pengawasan pelaksanaan PIT. 

Menurutnya, fitur yang ada di dalamnya akan terus diperkuat melalui pemantauan kondisi terumbu karang dan mangrove. Data-data yang terkumpul dalam sistem tersebut, kata Aulia, dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan.

"Saat ini komunikasi di maritim itu sangat dibutuhkan, supaya kita mendapatkan data, sehingga menjadi informasi yang berguna untuk policy. Sesuai dengan arahan Pak Menteri bahwa ekologi sebagai panglima, saat ini fokus dari KKP membuat Ocean Big Data," tandasnya.

Baca Juga: Siap Penuhi Kebutuhan Pangan di Sektor Perikanan, KKP Jawab Tantangan Perubahan Iklim Dunia