OJK Siap Gelar Perdagangan Bursa Karbon Indonesia, Catat Jadwalnya!

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan hidup yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam. Dampaknya adalah kekhawatiran terhadap daya dukung lingkungan tidak mampu lagi untuk menopang pembangunan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menjelaskan bahwa OJK berkolaborasi bersama beberapa Kementerian dan Lembaga untuk merencanakan perdagangan karbon melalui bursa karbon. 

Baca Juga: Perkuat Tata Kelola Perbankan, OJK Terbitkan Beleid Terbaru

Perdagangan tersebut nantinya akan dimulai pada 26 September 2023. Langkah ini menandai awal dari upaya besar Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Artinya, bahwa semua proses yang mendukung keberhasilan dan kesuksesan dari perdagangan melalui bursa karbon, tentu hasilnya juga dapat kembali diinvestasikan kepada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup kita terutama dalam konteks pengurangan emisi karbon kita mulai secara resmi,” jelas Mahendra, dikutip dari kanal Youtube Otoritas Jasa Keuangan pada Selasa (19/09/2023).

Mahendra berharap agar masyarakat bersama-sama harus bersatu untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pribadi guna sepenuhnya memahami cara membentuk ekosistem pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Sebagai informasi, Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur hingga saat ini melakukan program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (ISFL) dari Bank Dunia. Hal ini disebabkan oleh luasnya hutan di kedua provinsi tersebut yang memberikan kontribusi dalam mengurangi emisi karbon.

Baca Juga: Bakal Segera Diluncurkan, OJK Percayakan BEI Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon

“Dipilihnya Provinsi Jambi karena daerah ini menjadi salah satu sumber yang terbukti mampu mengurangi emisi karbon yang bisa langsung di materialisasikan, baik yang saat ini dilakukan dengan dukungan berbagai pihak lewat BioCarbon Fund maupun yang dilakukan oleh perusahaan, industri, universitas, lembaga, dan stakeholder,” kata Mahendra.