Regulator Kansas AS Tunda RUU Kripto Hingga 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rancangan undang-undang di negara bagian Amerika Serikat, Kansas, yang bertujuan untuk membatasi dan melarang sumbangan mata uang kripto dalam kampanye politik telah ditunda hingga Januari 2024.

Dilansir dari Cointelegraph, Kamis (21/9/2023), anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Kansas mengajukan Rancangan Undang-undang HB 2167 pada 25 Januari 2023. Rancangan undang-undang tersebut bertujuan untuk menerapkan batasan (Rp1,5 juta) pada semua sumbangan politik dalam pemilihan umum atau pemilihan umum di negara bagian tersebut. 

Rancangan undang-undang ini juga mengharuskan politisi untuk "segera mengonversi" sumbangan mata uang kripto menjadi dolar Amerika Serikat, tanpa ada ruang lingkup pengeluaran atau penyimpanan dana.

Baca Juga: Selain Trading & Staking, Investor Kripto Bisa Hasilkan Cuan dengan Lakukan Ini

Tak lama setelah rancangan undang-undang tersebut diajukan dan dirujuk ke Komite Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pemilihan, sebuah laporan komite dibagikan pada tanggal 22 Februari 2023 "merekomendasikan pengesahan rancangan undang-undang" yang disertai dengan beberapa amandemen tertentu.

Namun, rancangan undang-undang tersebut dihapus dari jadwal setelah gagal mematuhi Rule 1507 negara bagian yang berjudul "Penyelesaian Rancangan Undang-undang yang Tunduk pada Batas Waktu Tertentu". Rule 1507 tersebut yang mengatur batasan waktu ketat untuk beberapa rancangan undang-undang tertentu.

Rancangan undang-undang HB 2167 berbunyi: "Memperbaiki Undang-undang Keuangan Kampanye untuk mengatur dan membatasi penggunaan mata uang kripto, dan melarang penggunaan dana politik yang dikumpulkan oleh seorang kandidat atau komite kandidat untuk untuk jabatan federal".

Mengincar sumbangan politik khususnya dalam bentuk Bitcoin (BTC), Komisi Etika Pemerintah Kansas mengatakan pada tahun 2017 bahwa sumbangan mata uang kripto terlalu rahasia. Otoritas California juga melarang sumbangan politik dalam bentuk kripto pada tahun 2018, tetapi kemudian membatalkan keputusan tersebut pada Juli 2022.

Sementara itu, sembilan Senator Amerika Serikat bergabung untuk mendukung Undang-Undang Anti-Pencucian Uang Aset Digital yang diajukan oleh Senator Elizabeth Warren.

Situs web resmi Senator Warren menyebutkan bahwa Senator Partai Demokrat Gary Peters, Dick Durbin, Tina Smith, Jeanne Shaheen, Bob Casey, Richard Blumenthal, Michael Bennet, dan Catherine Cortez Masto, bersama dengan Senator Independen Angus King, adalah mereka yang bergabung dalam koalisi lintas partai yang mendukung rancangan undang-undang tersebut.

"Koalisi yang semakin berkembang menunjukkan bahwa kongres siap untuk bertindak.  - rancangan undang-undang lintas partai kami adalah proposal yang paling keras dalam mengatasi penggunaan ilegal kripto dan memberikan lebih banyak alat kepada regulator dalam toolbox mereka," tambah Warren saat menyambut dukungan baru bagi rancangan undang-undang tersebut.

Baca Juga: RUU Kripto di Inggris Sudah Memasuki Tahap Persetujuan