Makalah Kerja IMF Usulkan Matriks Penilaian Tingkat Negara untuk Risiko Kripto

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebuah makalah kerja yang diterbitkan International Monetary Fund (IMF) mengusulkan respons jumlah kerentanan dan potensi kebijakan terhadap sektor kripto.

Dilansir pada laman Cointelegraph pada Selasa (3/10/2023), IMF menerbitkan makalah tersebut dengan judul Menilai Risiko Makrofinansial dari Aset Kripto pada 29 September lalu. Makalah yang ditulis Burcu Hacibedel dan Hector Perez-Saiz ini, para penulis mengusulkan matriks penilaian risiko kripto (C-RAM) bagi negara-negara untuk mengenali indikator dan pemicu potensi risiko di sektor ini. Matriks ini juga bertujuan untuk merangkum potensi tanggapan regulator terhadap risiko yang dapat diidentifikasi.

Matriks tersebut meliputi pendekatan tiga langkah. Langkah pertama termasuk menggunakan pohon keputusan untuk menilai kekritisan makro kripto atau potensi memengaruhi ekonomi makro. 

Baca Juga: Perusahaan Kripto Wajib Waspada: Malware Lazarus Kini Dapat Terobos Deteksi

Langkah kedua, melibatkan pelaku industri untuk melihat indikator-indikator yang sebanding dengan yang digunakan untuk memantau sektor keuangan tradisional. Langkah terakhir mencakup risiko makro-keuangan global yang mempengaruhi penilaian risiko sistemik suatu negara.

Misalnya, penulis menerapkan C-RAM untuk mengidentifikasi risiko di El Salvador, negara yang menjadikan Bitcoin (BTC) sebagai alat pembayaran sah pada September 2021. Menurut makalah tersebut, penggunaan BTC di El Salvador menimbulkan risiko pasar, likuiditas, dan regulasi.

Para penulis menyatakan bahwa, “penggunaan aset kripto di El Salvador juga dapat dinilai sebagai hal yang sangat penting karena perubahan regulasi dan hukum baru-baru ini menimbulkan risiko kriptoisasi besar-besaran di negara tersebut, merusak stabilitas keuangan dan memengaruhi pengiriman uang dalam jumlah besar serta arus masuk modal lainnya.”

IMF secara konsisten melarang El Salvador mengadopsi Bitcoin. Pada Januari 2022, IMF mendesak negara Amerika Tengah tersebut untuk mencabut status alat pembayaran sah Bitcoin. Menurut IMF, menggunakan BTC sebagai alat pembayaran sah membawa “risiko besar” di berbagai bidang seperti stabilitas keuangan, integritas keuangan, dan perlindungan konsumen.

Ketika kripto berkembang pesat, para regulator berupaya mengejar ketinggalan dalam menerapkan respons terhadap potensi risiko di ruang yang baru lahir. Pada 7 September, IMF dan Dewan Stabilitas Keuangan berkolaborasi dalam makalah bersama yang berisi rekomendasi kebijakan, atas permintaan presiden G20 India. Makalah ini menggabungkan standar dan konsolidasi rekomendasi untuk berbagai risiko yang terkait dengan aktivitas kripto.

Baca Juga: Berikut 12 Kripto untuk Staking Terbaik di 2023 Versi Para Ahli