Jelang Keputusan Putusan MK, PDIP: Jika Prinsip Kenegarawanan Dilanggar, Ada Karma Politik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta seluruh elemen pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres tidak terprovokasi menggelar aksi demonstrasi di Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres-cawapres.

Hasto juga menilai, pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian jelang putusan Mahkamah Konstitusi berlebihan. Pasalnya, kata dia, selama konstitusi berjalan baik, tidak perlu mengerahkan banyak tenaga untuk mengamankan jalannya persidangan di instansi tersebut.

Baca Juga: Suara PDIP dan Ganjar Menanjak, Pengamat: Mesin Politik Bergerak Efektif

“Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan POLRI dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/10/2023).

Menurutnya, segala kebijakan yang diputuskan akan terlihat dengan sendirinya. Oleh karenanya, dia menghimbau jajaran pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres tidak perlu menggelar demonstrasi di Mahkamah Konstitusi.

“Baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya,” tegasnya.

Hasto juga menegaskan, kebijakan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres-cawapres mesti berdasar pada kepentingan bangsa. Mengingat sifat politik yang menghendaki adanya kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan.  

"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force," katanya.

"Jadi ngapain di demo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," tambahnya.

Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa partainya meyakini para hakim Mahkamah Konstitusi akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan yang baru karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah. 

Baca Juga: PDIP Tegaskan Ganjar Cetak Sejarah sebagai Pemimpin yang Mau Tidur bersama Rakyatnya

“Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pala politik sekiranya dilanggar," tandasnya.