Kepesertaan Jamsostek Pekerja Informal Masih di Bawah Target, Wapres Berikan Arahan Ini ke Pemda

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kategori pekerja informal masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk itu, ia meminta agar berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah untuk mendukung penuh penyelenggaraan tugas BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya mendapat laporan bahwa kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk kategori pekerja informal masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya dalam Paritrana Award 2023, di Istana Wapres Jakarta, Jumat (20/2023).

Baca Juga: Hadirkan Perlindungan Kerja, Wejangan Wapres Ma'ruf Amin di Paritrana Award 2023

Sebagaimana laporan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, hingga saat ini ada 40,2 juta tenaga kerja telah terlindungi dan baru 7,1 juta diantaranya pekerja bukan penerima upah dari target 9 juta.

Wapres mengatakan kehadiran program Jamsostek ini diharapkan untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, utamanya pekerja rentan dan keluarganya. 

“Keluarga pekerja rentan juga menghadapi kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin ketika pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia,” papar Wapres.

“Disinilah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memegang peranan yang signifikan. Melalui program ini, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada pencari nafkah utama, keluarga dapat mengakses manfaat dan menggunakan program untuk mempertahankan derajat kehidupan keluarga dan pendidikan anaknya,” tambahnya.

Wapres lantas menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga dan pemda segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan tersebut, antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat.

“Tingkat kepesertaan untuk kategori perempuan dan penyandang disabilitas juga masih sangat rendah. Ke depan, saya minta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didorong agar lebih responsif dan inklusif,” ucapnya. 

Tidak hanya itu, disamping pelayanan prima, Wapres juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan manajemen dana jaminan sosial secara tepat. 

“Saya minta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, tetapi juga mengelola dana jaminan sosial dengan prinsip kehati-hatian, demi kepentingan seluruh peserta program jaminan sosial.

Baca Juga: Maruf Amin Serukan PBB Segera Hentikan Penyerangan Israel di Palestina

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memastikan setiap masyarakat di Indonesia dapat bekerja dengan aman dan nyaman tanpa khawatir dan cemas. Untuk itu, ia pun menyatakan kesungguhannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di setiap fase yang dijalani.

“Kami berkomitmen untuk memberikan experience (pengalaman) dan  pelayanan terbaik kepada para peserta. Kami berkomitmen pelayanan tersebut tidak hanya saat mulai mendaftar, tapi saat aktif sebagai peserta, dan bahkan sampai dengan claim, membayarkannya untuk anak-anaknya sampai dengan perguruan tinggi,” papar Anggoro.