Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ekonom Wanti-wanti Indonesia, Investasi Bisa Terguncang Drama KPK dan MK

Ekonom Wanti-wanti Indonesia, Investasi Bisa Terguncang Drama KPK dan MK Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kebanyakan masyarakat Indonesia mengeluh lantaran kenaikan harga kebutuhan pokok semakin mencekik, seperti halnya beras. Belum lagi kenaikan harga bahan bakar minyak yang tidak mendapat subsidi, tentunya membuat masyarakat terbebani.

Ekonom senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan, masalah ekonomi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, ternyata selain menghadapi masalah ekonomi, Indonesia juga menghadapi tantangan hukum dan politik. 

Baca Juga: Dipanggil KPK Soal Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida, Begini Klarifikasi PTPP

“Ada banyak inkonsistensi dalam hukum, yang menciptakan ketidakpastian dan konflik. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengenai eksepsi telah menarik perhatian media asing, dan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memperumit masalah,” ungkap Fadhil dalam kanal YouTube Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik), Kamis (26/10).

“Dalam perspektif investasi, berbagai keputusan yang berkaitan dengan hukum, meskipun di luar aspek ekonomi, sangat mempengaruhi persepsi investor dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menciptakan keraguan, terutama dalam masalah yang sangat mendasar, seperti pencalonan seorang presiden atau perubahan regulasi hukum,” sambung Fadhil. 

Lebih lanjut, keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, terlepas dari sifat politiknya juga menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak disukai oleh investor.

“Terlebih lagi, upaya-upaya untuk memperpanjang masa kekuasaan presiden yang sudah berlangsung sebelumnya dan mengambil alih partai politik, menunjukkan hasrat untuk memperkuat pengaruh politik dan kekuasaan di masa depan,” tutur Fadhil.

Dengan demikian, kasus ini dianggap Fadhil adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk mempengaruhi dan mengendalikan arah politik negara setelah tahun 2024.

Baca Juga: Bukan Hanya Demokrasi dan Ekonomi, Keputusan MK Berakibat pada Implikasi Serius

“Ketika kita mempertimbangkan tantangan ekonomi, hukum, dan politik ini, terlihat bahwa Indonesia menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian yang akan memengaruhi arah masa depan negara ini. Pemerintah perlu merespons dengan bijak, tidak hanya untuk mengatasi masalah saat ini tetapi juga untuk membentuk fondasi yang kuat untuk tahun-tahun mendatang,” sebut Fadhil.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Naeli Zakiyah Nazah
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: