Bukan Hanya Demokrasi dan Ekonomi, Keputusan MK Berakibat pada Implikasi Serius

Warta Ekonomi, Jakarta -

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menciptakan kontroversi yang meluas, mengubah citra lembaga yang seharusnya mewakili reformasi dan penegakan konstitusi.

Akhir-akhir ini, MK dianggap melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip penting seperti supremasi hukum (rule of law) dan aturan main (rule of the game) dalam perspektif demokrasi.

Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S. Damanhuri, salah satu yang menuai kontroversi adalah keterlibatan ketua MK yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tinggi, yang dianggap sebagai pelanggaran demokrasi.

Baca Juga: 'Ulah Paman Gober', Gedung Mahkamah Konstitusi Diusilin Diedit Jadi Mahkamah Keluarga di Google Maps

Keputusan MK yang awalnya menolak permintaan PSI namun kemudian menerimanya menciptakan keraguan tentang konsistensi MK dalam mengambil keputusan dan dinilai menciptakan situasi diskriminatif dan menyusahkan warga negara yang seharusnya memiliki hak yang sama.

“Implikasi dari pelanggaran konstitusi ini cukup serius, terutama dalam konteks ekonomi. Demokrasi dan ekonomi saling terkait, di mana supremasi hukum adalah pilar utamanya. Ketidakadilan hukum mengakibatkan ketidakadilan ekonomi,” kata Didin, melansir dari kanal YouTube Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik), Rabu (25/10/2023).

“Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi yang sudah memiliki posisi dominan dan mendominasi perekonomian nasional,” imbuh Didin.

Dampaknya lebih lanjut yakni ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ekonomi yang dapat mengarah pada korupsi politik.

Didin mengungkapkan jika aturan konstitusi tidak ditegakkan dengan tegas, maka akan menciptakan korupsi politik yang merusak struktur politik dan berpotensi menciptakan struktur oligopolistik dalam ekonomi, di mana beberapa kelompok korporasi besar mendominasi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan regulasi ekonomi.

Keputusan MK yang tidak konsisten juga memengaruhi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPK, sebagai penjaga marwah dalam pemberantasan korupsi, telah menghadapi tantangan serius. Sementara itu, KPPU, yang seharusnya menjaga mekanisme pasar yang adil, juga terancam.

“Solusinya kita melakukan reformasi terhadap MK agar keputusan-keputusan yang diambil lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keterlibatan anggota MK yang memiliki hubungan keluarga dengan elit politik harus dihindari. Demi menjaga demokrasi politik yang sehat, dibutuhkan undang-undang yang mengatur persaingan yang adil di dunia politik,” tutur Didin.

Baca Juga: Soroti Keputusan Mahkamah Konstitusi, NasDem: Selamat kepada...

Keseluruhan dampak dari keputusan MK yang kontroversial ini tidak hanya berdampak pada ketidakadilan politik, tetapi juga pada ketidakadilan ekonomi.

“Pasalnya ketidakadilan ini akan menyebabkan akses yang tidak merata bagi kelompok dominan dalam ekonomi, dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang semakin parah, yang perlu segera dikoreksi untuk mencegah dampak yang lebih buruk pada ekonomi nasional,” tutup Didin.