Biar Perdagangan Lintas Batas Lancar, Bea Cukai Dorong Kolaborasi dan Kerja Sama

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan perwakilan administrasi pabean dari seluruh Negara Anggota ASEAN, yaitu the 39th ASEAN Coordinating Committee on Customs (CCC), yang berlangsung pada 7-9 November 2023 di Bali.

Pertemuan ini bertujuan mengeksplorasi berbagai isu kerja sama administrasi kepabenaan ASEAN, melalui monitoring implementasi 15 butir Strategic Plan of Customs Development (SPCD) yang dibahas oleh working group di bawahnya, yakni Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group (CPTFWG), Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG), serta Customs Capacity Building Working Group (CCBWG). Pertemun ini dihadiri oleh pejabat setingkat Direktur/Eselon II dari masing-masing administrasi kepabeanan Negara Anggota ASEAN.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran Bea Cukai dalam rantai pasokan logistik perdagangan internasional. Bea Cukai berada di garis depan dalam penyederhanaan prosedur perdagangan lintas batas, mengurangi biaya perdagangan, dan mempercepat pergerakan barang. Baca Juga: Bea Cukai Bongkar Efek Rokok Ilegal, Tak Cuma Rugikan Masyarakat dan Indonesia

Di sisi lain, Bea cukai juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan keamanan lintas batas negara melalui penilaian berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi, dalam menghadapi potensi ancaman dan peredaran barang-barang berbahaya/ilegal.

“Untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, diperlukan kolaborasi, teknologi, transparansi, dan peningkatan kapasitas, sambil terus membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya, mitra wicara, serta sektor swasta. Menemukan keseimbangan yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, keamanan regional, dan mewujudkan kawasan regional ASEAN yang makmur,” ungkap Askolani.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh delegasi Negara Anggota ASEAN secara aktif terlibat dalam diskusi mengenai prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kepatuhan dan penindakan di bidang kepabeanan, serta peningkatan kapasitas di bidang kepabeanan. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kemitraan yang erat antara ASEAN dan mitra wicara yang hadir seperti Australia, Jepang dan Korea, untuk membahas peluang-peluang kerja sama, khususnya di bidang peningkatan kapasitas administrasi kepabeanan. 

Para delegasi menyambut baik komitmen yang diberikan oleh mitra wicara, dalam mendukung upaya ASEAN untuk memperkuat integritas dan efektivitas prosedur pabean dan fasilitasi perdagangan, serta keamanan rantai pasok perdagangan di ASEAN.

Beberapa capaian kerja sama kepabeanan yang dibahas dalam pertemuan the 39th CCC, antara lain pertama, implementasi ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2022 di 10 Negara Anggota ASEAN dan menyiapkan review AHTN 2022, serta adanya implementasi ASEAN Customs Transit System (ACTS) di 6 Negara Anggota ASEAN dengan peningkatan jumlah pergerakan ACTS sejak operasional langsung dan upaya untuk secara bertahap memperluas implementasi ACTS di Negara Anggota ASEAN lainnya.

Selanjutnya, terdapat penandatanganan ASEAN Authorized Economic Operator (AEO) Mutual Recognition Arrangement (MRA) (AAMRA) oleh 10 Negara Anggota ASEAN dan persiapan fase pertama dari uji coba AAMRA di 6 negara anggota ASEAN yang sudah siap, termasuk Indonesia. Capaian selanjutnya, adanya pertukaran dokumen elektronik melalui ASEAN Single Window (ASW), seperti ASEAN Customs Declaration Documents (ACDD) dan e-Certificate of Origin (e-COO) ATIGA, termasuk upaya untuk beralih sepenuhnya ke transmisi e-Form pada akhir 2023, menggantikan salinan cetak e-COO ATIGA.

Selain itu, terdapat pula pertukaran informasi intelijen dan persiapan pelaksanaan ASEAN Joint Customs Control. Kemudian, adanya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan administrasi kepabenan di berbagai bidang. Baca Juga: BI Semringah Surplus Neraca Perdagangan Lebih Tinggi: Topang Ketahanan Eksternal

Capaian-capaian tersebut menandai komitmen kuat ASEAN dalam memperkuat kerjasama kepabeanan guna mendorong fasilitasi perdagangan, melalui peningkatan kerjasama keamanan lintas batas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.