Biaya Haji Diusulkan Rp 105 Juta, Orang PKS Ngaku Kaget: Pengelolaan Dana Haji Tidak Efisien
Jamaah calon haji melakukan tawaf atau memutari Ka'bah seusai sholat subuh di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Selasa (13/6/2023). Kemenag mengimbau jamaah calon haji Indonesia tidak melaksanakan umrah wajib pada siang hari karena tingginya suhu udara di Mekah, Arab Saudi yang mencapai sekitar 45 derajat celcius. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
"Jadi Bipih yang harus dibayar jemaah itu adalah bagian dari BPIH. Kalau Kemenag sampaikan usulan awal BPIH sebesar Rp105 juta bukan berarti sejumlah itu juga yang harus dibayar langsung jemaah," jelas Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo sebagaimana dikutip dari laman kemenag.go.id, Minggu (19/11/23).
Untuk diketahui, Undang-Undang No 8 Tahun 2019 menjelaskan BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Baca Juga: Indonesia Dinilai Belum Jadi Mitra Strategis Amerika Serikat
Pasal 44 menyebutkan bahwa BPIH bersumber dari Bipih (biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah), anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Advertisement
