Anies Baswedan Ingin Indonesia Tetap Jadi Negara Hukum: Kekuasaan Diatur Hukum Bukan Sebaliknya!

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin agar Indonesia tetap menjadi negara hukum bukan negara kekuasaan.

Hal ini Anies sampaikan di acara Kick off Kampanye Nasional bertempat di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/23).

Anies mengungkapkan demikian karena menurutnya akhir-akhir ini di perpolitikan Indonesia terjadi sebuah fenomena, peristiwa, atau kejadian yang membuat orang-orang yang sebelumnya tak tertarik dengan semangat perubahan justru memilih ikut mendukung perubahan. Anies tak menyebut spesifik apa peristiwa/kejadian/fenomena yang dimaksud, hanya saja ia menegaskan Indonesia harus tetap jadi negara Hukum di mana kekuasaan diatur hukum bukan sebaliknya.

“Beberapa minggu ini kita menyaksikan kondisi kenegaraan yang mengalami keunikan baru yang membuat mereka yang sudah merasakan pembangunan mulai berpikir mereka perlu perubahan di negeri ini,” jelas Anies dilihat live di kanal Youtube PKS TV, Minggu (26/11/23).

Baca Juga: IKN Bukan Solusi Pemerataan Wilayah, Anies Baswedan Tawarkan Solusi Mengejutkan!

“Kita perlu membawa perubahan untuk menjaga agar negeri ini tetap menjadi negara hukum bukan negara kekuasaan.Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan ditaur oleh hukum. Tapi oleh negara kekuasaan, kekuasaan itu mengatur hukum, kita tidak ingin ini terbalik,” tambahnya.

Anies juga menjelaskan ketimpangan jadi masalah serius yang harus disegerakan penyelesaiannya.

Sebagai contoh, ia menyinggung soal Maluku Utara yang laju pertumbuhan PDB-nya 23 persen tapi penurunan tingkat penganggurannya hanya 0,08 persen. Menurut Anies hal serupa juga terjadi di wilayah lainnya

“Di semua wilayah penurunan tingkat pengangguran terbuka itu rendah sekali, kami ingin ini berubah,” ungkapnya.

“Kemudian investasi menanjak tapi serapan tenaga kerja justru menurun, Investasi sejak 2013 sampai 2022 terjadi peningkatan, tapi ketika melihat penyerapan tenaga kerja per 1 T investasi maka kita menurun dari 4.500 jadi 1.100 artinya investasi kita meningkat tapi justru efek penyerapan tenaga kerjanya menurun, kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mengambil sektor yang meryerap tenaga kerja,” tambahnya.

Anies mengungkapkan masalah ketimpangan ini perlu diselesaikan, karenanya perlu adanya perubahan sebagaimana yang ia dan pihaknya suarakan.

Anies menilai selama ini masalah ketimpangan dan tidak meratanya pertumbuhan tak pernah diseriusi oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Anies Baswedan Akui Sulit Indonesia Bisa Selesaikan Konflik Israel-Palestina: Jauh Sekali!

“Ini ilustrasi betapa selama ini masalah ketimpangan tidak jadi agenda serius, soal pemerataan tidak jadi agenda serius. Ke depan kita akan lakukan perubahan,” tambahnya.

Mengutip laman Badan Pusat Statistik, disebutkan Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.