Ngerinya Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, AMIN: Kolonialisme Gaya Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Marco Kusumawijaya mengkritik keras wacana kontroversial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ia mengatakan rencana pemilih gubernur oleh presiden sangatlah lekat dekat dengan apa yang disebut kolonialisme.

Dirinya mengatakan persatuan memang dibutuhkan namun persatuan tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan bukanlah memaksa lewat peraturan seperti dalam RUU DKJ.

Baca Juga: Gubernur Jakarta Bakal Ditunjuk Presiden Lewat RUU DKJ, Anies: Demokrasi Harusnya Maju, Bukan Mundur

“Jakarta itu pertama-tama sebuah kota yang berpangkat provinsi. Jakarta adalah sebuah provinsi yang 100 persen bersifat kekotaan. Karena itu, Jakarta memang harus disatukan, tetapi disatukan secara demokratis. Bukan disatukan ditunjuk seorang pemimpin, karena hal itu sangat berbahaya. Misalnya, kalau saya dikasih seorang gubernur yang ditunjuk begitu saja, sudah pasti masyarakat tidak akan patuh, akan membangkang,” terang Marco, dilansir pada Jumat (8/12).

Marco mencontohkan, saat ini ketika provinsi-provinsi dipimpin plt, ketika ditanya ada permasalahan apa, dia belum tahu.

“Sebuah kota dengan hak pilih sekitar 6 jutaan, kalau ditunjuk, pemimpinnya tidak akan ada suatu sambung rasa,” tegasnya. 

“Yang berbahaya, kita ini sejak reformasi, semangatnya adalah desentralisasi. Sebetulnya sejak zaman Belanda 1903, sudah ada desentralisasi. Daerah-daerah merasa lebih bisa berkembang lebih cepat dan lebih sesuai potensi kami, kalau keputusan-keputusan penting bisa kami putuskan sendiri. Tidak harus menunggu keputusan pusat. Itu semangat yang sama di tahun 1998,” ujar dia. 

“Kita ini penduduk Jakarta yang maju pesat, setidak-tidaknya sebelum plt, tiba-tiba mau buat apa-apa harus tanya ke presidennya di Kalimantan. Kalau itu jadi. Harus tanya ke sana. RUU yang ingin menunjuk gubernur ini semangatnya adalah semangat ingin mengendalikan. Bukan semangat ingin mendorong pertumbuhan,” lanjut Marco. 

Apalagi, ujar dia, tingkat pendidikan warga Jakarta tergolong paling tinggi di Indonesia. “Semua tokoh yang paling cerdas ada di Jakarta. Jadi kita tahu apa yang baik buat Jakarta. Bukan nanti ditentukan dari IKN yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya. 

Baca Juga: Tak Dijegal Pelanggaran, Pantun Anies-Cak Imin Aman!

“Semangat pengendalian ini menurut saya lebih buruk dari kolonialisme. Kita sebagai orang Jakarta didiskriminasi. Kenapa provinsi-provinsi lain boleh memilih gubernurnya, Jakarta tidak? Kenapa harus didiskriminasi?” pungkas Marco.