Balas Kritikan Ridwan Kamil, AMIN: Pembangunan Jokowi Bukan untuk Mobilitas Rakyat

Karena itu, Hendry Harmen menyebut Ridwan Kamil sesat dalam berpikir karena terlalu menyederhanakan masalah dengan melewatkan akar masalah. 

"Akar masalahnya adalah kurangnya ketersediaan jalan nasional yang tidak berbayar, yang merupakan urat nadi mobilitas barang dan orang antar daerah, yang murah dan lancar," tegas Hendry seraya menambahkan, jslalan nasional, bahkan jalan propinsi, jalan kabupaten yang banyak dan berkualitas akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi rakyat di sepanjang jalan tersebut, dan umumnya bagi rakyat secara luas. 

Baca Juga: Bicara Utang Warisan Jokowi, Anies: Sesungguhnya Bukan Masalah...

"Pada akhirnya, Mang Becak makan di warteg jadi murah, bukan karena adanya jalan tol, tetapi karena tersedianya jumlah jalan nasional yang cukup sehingga membuat biaya distribusi sembako menjadi lebih lancar dan murah," terang Hendry.

Ia mengingatkan laporan Bank Dunia 2023, dimana Logistic Performance Index Indonesia turun tajam, dari peringkat 46 di tahun 2018 menjadi peringkat 63 di tahun 2023 dari 139 negara. 

Hendry juga mengutip data ekonom Faisal Basri yang menyebut biaya logistik Indonesia saat ini masih sangat tinggi, yaitu di angka 22 perseb dari nilai PDB nasional.

Sementata menurut laporan CNBC (19/5), selama 8 tahun pemerintahan Jokowi alokasi dana infrastruktur nasional mencapai Rp 2.768,9 triliun. Bahkan Jokowi mengaku angkanya lebih tinggi lagi yaitu Rp 3.309 triliun. 

Soal biaya logistik nasional yang masih tinggi sedangkan biaya infrastruktur meningkat tajam, menurut Deputi Timnas AMIN itu jawabannya sederhana.

Baca Juga: Macam Sindir Prabowo-Ganjar, Anies: Banyak Janji tapi Tak Bersenyawa

"Pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi tidak tepat sasaran dan tidak terintegrasi sehingga tidak berdampak pada penurunan biaya logistik nasional," tutur Hendry.