Ketua Umim PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merangkul erat lengan kiri Presiden RI Joko Widodo saat berjalan memasuki ruang utama peringatan HUT ke-50 PDIP di JiExpose Jakarta didampingi Wakil Presiden RI Maruf Amin (kanan) dan Ketua DPR Puan Maharani (kiri) serta para pengurus elit PDIP, Selasa (10/1/2022) | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
"Ini yang menyebabkan PDIP mau tidak mau harus bersikap harus bersikap tak lagi membutuhkan Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PDIP maupun Ganjar Pranowo," ucapnya.
Mestinya, kata Efriza, PDIP satu nada saja agar tak menimbulkan kebingungan Publik. Misalnya perlu mengatakan bahwa sekarang ini Jokowi sudah merupakan masa lalu.
Baca Juga: Instruksi Megawati Jelas, Kader PDIP Mohon Dengarkan: Turun ke Akar Rumput!
Bahkan, PDIP mesti berani bersikap seperti mengumumkan kepada publik bahwa Jokowi meski kader PDIP, tetapi status keanggotaan Jokowi sedang dibekukan.
"Karena tidak mematuhi budaya organisasi partai, jika ingin statusnya diaktifkan maka ia harus meminta maaf dan berusaha mematuhi budaya berorganisasi PDIP," ucapnya.
Efriza menyebut, jika sikap ini dilakukan oleh PDIP, maka kasus Jokowi ini bisa menjadi contoh bagi kader-kader lain nahwa organisasi lebih tinggi posisinya ketimbang kader meski jabatannya Presiden sekalipun.
Baca Juga: Urusi Format Debat Capres, Kubu Anies-Muhaimin Cium Ketidaknetralan Jokowi
"Sehingga preseden buruk Jokowi tak terjadi di masa depan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement
