Gelar Rapat Kerja 2024, BP2MI Sorot Minimnya Formasi ANS

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Rapat Kerja Teknis Tahun 2024. Kegiatan yang mengusung tema “Gerak Masif Kerja Progresif” dihelat di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat Selasa (16/1/2023). 

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, dengan adanya kegiatan tersebut semua lembaga milik BP2MI tidak lagi lamban bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua mesti gerak cepat merespons berbagai keluhan khalayak. 

“Kita menginginkan seluruh jajaran birokrat, aparatur milik lembaga BP2MI tidak boleh lagi menghadapi perubahan yang sangat cepat di luar kemudian kerjanya kerja secara konvensional yang biasa-biasa saja, kita ingin kerja yang masif. Gerak masif kerja progresif ini untuk memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal kepada para seluruh warga,” kata Benny.

Benny melanjutkan, di tengah kemajuan teknologi sekarang ini BP2MI harus bisa menyesuaikan diri, untuk itu kedepan lembaga ini bakal mengubah pelayanannya menjadi serba digital, hal ini dianggap lebih efektif dan efisien. 

Baca Juga: BP2MI Lakukan Pembekalan dan Pelepasan Ribuan PMI Program G to G ke Korea dan Jerman

“Perubahan dunia yang sangat cepat ini membutuhkan sebuah institusi pemerintahan yang bisa mengantisipasi perubahan itu, dengan apa? dengan pelayanan yang serba digital. Ini penting,” tegasnya. 

Untuk mendukung kerja BP2MI, Benny menyebut pihaknya juga sudah bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) untuk menambah formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BP2MI. 

Benny bersurat ke kementerian tersebut lantaran lembaga yang ia pimpin tidak masuk dalam daftar lembaga yang boleh menambah formasi ASN di 2024 ini. Benny meminta agar BP2MI dikecualikan.

“Kita sudah berkirim surat ke pak Menpan, memang ada pengecualian untuk kementerian lembaga tertentu di tahun 2024 penerimaan PNS. Penerimaan untuk PNS, membuka lamaran PNS itu baru diberlakukan untuk sektor kesehatan, guru, kejaksaan,” ucapnya. 

Benny mengatakan dirinya meminta penambahan formasi ASN 2024 lantaran BP2MI sampai sekarang masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) namun di lain sisi, lembaga ini diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat banyak. Bagi Benny hal tersebut membuat kerja BP2MI menjadi tidak maksimal.

Baca Juga: BP2MI Gelar Rapat Nasional Bareng KAWAN PMI dan Perwira PMI

“Kita mengusulkan ke Menpan, karena kita melihat problem BP2MI adalah problem SDM. Kita menangani 4,8 juta PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang tercatat secara resmi, kita juga bertanggung jawab menangani mereka yang terlanjur berangkat unprosedural tapi kepulangannya menjadi tanggung jawab BP2MI kurang lebih hampir 5 juta. Jadi secara total hampir 9 juta anak bangsa,” ucapnya. 

“Tapi SDM kita sangat kurang, bisa dibayangkan ada beberapa kabupaten yang ASN hanya 2 kemudian kita lapis honorer 3, hanya 5. Di satu kabupaten itu harus menangani dalam setiap tahun ribuan pekerja migran desa mulai dari dia mendaftarkan diri, berproses, berangkat, ditangani kepulangannya, belum bicara keluarganya.Jadi ini tidak fair sebetulnya,” tambahnya. 

Di kesempatan yang Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya sedang menindaklanjuti permintaan BP2MI. Menurutnya penambahan formasi di lembaga ini memang penting apalagi saat ini terdapat banyak kasus perdagangan orang. 

“BP2MI sedang mengajukan penambahan formasi ASN kepada Kemenpan RB terkait dengan penanganan masalah-masalah TPPO dan juga terkait hal-hal ini yang masih perlu penanganan secara lebih masif di daerah. Kemenpan RB akan mendorong BP2MI ke depan tata kelolanya lebih bagus dan ke depan penanganannya akan jauh lebih masif terkait pekerjaan yang diemban hari ini,” ucap Azwar Anas.