BUMN Dominasi Penerimaan Pajak di KPP Bandung Cibeunying

Warta Ekonomi, Bandung -

Realisasi pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying pada 2023  tembus 102,11 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying Hasti Garini mengatakan target penerimaan pajak Rp 3,081 triliun pada 2023. Sedangkan realisasinya mencapai Rp 3,146 triliun atau sebesar 102,11 persen. Trend capaian pajak  di atas 100 persen itu juga bertahan dalam tiga tahun terakhir. Misalnya pada 2022 tembus 114,47 persen atau 2,943 triliun, lalu 2021 di angka 106,72 persen atau 1,980 triliun. 

Baca Juga: Lewat KoinWorks, Pengguna Kini Lebih Mudah Akses Bukti Potong Pajak

“Paling besar sumbernya tetap tidak bisa dipungkiri dari plat merah atau perusahaan negara. Karena memang karakter wilayah kami dominasi kantor pemerintahan atau BUMN,” kata Hasti kepada wartawan usai mengikuti acara Tax Gathering 2024 di Kota Bandung, Rabu (6/3/2024) malam.

KPP Pratama Bandung Cibeunying membawahi 6 kecamatan di Kota Bandung. Yakni Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Sumur Bandung, Coblong, Cibeunying Kaler dan Cidadap. Dengan total wajib pajak di angka 202.735. Rinciannya 14.312 wajib pajak badan, 191 wajib pajak instansi pemerintah, dan 188.232 wajib pajak orang pribadi.

Hasti mengatakan pada 2024 ini KPP Pratama Bandung Cibeunying juga mendapat target yang tidak sedikit. Yakni di angka Rp 3,498 triliun. “Tentu target yang cukup menantang,” imbuhnya

Hasti juga sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai target tersebut. Diantaranya dengan mengoptimalkan peningkatan data-data wajib pajak di wilayahnya. Termasuk di dalamnya optimalisasi data pemadanan NIK dan NPWP. Program itu juga terus disosialisasikan secara gencar hingga tenggat waktu 30 Juni 2024 mendatang. 

"Sampai dengan Februari 2024, proses pemadanan itu sudah di angka sekitar 79,15 persen," katanya

Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying telah meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada 2021. 

Baca Juga: Pemprov Jabar Siap Integrasikan Layanan Pajak Kendaraan dengan Core Tax Kemenkeu

"Saat ini kami sedang membangun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Oleh karena itu, kami meminta dukungan seluruh stakeholder agar kami dapat mewujudkan ZI WBBM dengan tidak menawarkan apapun. Setiap pelayanan perpajakan yang kami berikan tidak dipungut biaya," pungkasnya.