Ramai Soal Polemik KJMU, Orang PKS Singgung Lemahnya Komunikasi Pemerintah ke Masyarakat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Legislatif Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Komisi E, KH. Muhammad Thamrin angkat suara soal polemik Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini.

Pria yang akrab disapa Kiai Thamrin ini mengatakan, polemik ini bukti kurangnya sinkorinisasi kebijakan dan lemahnya komunikasi publik Pemerintah.

Kondisi ini menurut Thamrin situasi yang ada saat ini menimbulkan pertanyaan bahkan menyebabkan kekesalan.

“Dimasa sulit seperti ini harga-harga kebutuhan pokok sedang naik, mekanisme yang terkesan tertutup dalam penentuan kriteria dan Desil bagi siswa dan mahasiswa yang mendapatkan KJP dan KJMU khususnya di Jakarta membuat kita semua bertanya dan kesal, karena banyaknya pembatalan kepada siswa dan mahasiswa yang sebelumnya dapat, apalagi ada dalam satu keluarga, di mana ada anak yang dapat dan ada anak yang tidak dapat,” kata Thamrin heran, Kamis (7/3/2024), dikutip dari laman pks.id.

Baca Juga: Jangan Seret Rakyat ke Drama Politik, Anies-Ganjar-Prabowo Dipersilakan Kalau Mau Rekonsiliasi

Meskipun dari info terbaru yang berasal dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Rabu (6/3/2024) kemarin, intinya tidak ada pembatalan status untuk penerima lanjutan KJMU karena klasifikasi desil pada data Regsosek tidak lagi menjadi dasar dalam pemenuhan persyaratan penerima.

Thamrin yang mendapatkan suara terbanyak sementara se-DKI Jakarta pada Pileg 2024 ini menambahkan, pembatalan status dapat terjadi bila mahasiswa melanggar larangan KJMU yang sudah diketahui oleh si penerima siswa dan mahasiswa.

Namun dirinya menyayangkan minimnya sosialisasi bahwa penerima lanjutan harus melakukan input data kembali.

Ia menilai polemik ini jadi bukti sepeninggal Anies Baswedan, Jakarta mengalami kemunduran.

“Ini sudah menjadi polemik, kami bersyukur jika ini kembali normal, dan ini menambah keyakinan kita sekaligus mengkonfirmasi apa yang dikeluhkan masyarakat, bahwa sepeninggal Gubernur Anies, Jakarta mengalami kemunduran dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, penerima KJMU ramai-ramai bersuara soal kemungkinan mereka tak akan lagi mendapat dana beasiswa.

Baca Juga: Keluh Kesah Warganet ke Anies Baswedan Soal Banjir di Jakarta: 'Abah, Kenapa Jakarta Banjir Lagi?'

Menjawab hal ini, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan tak ada pemotongan anggaran untuk program KJMU pada 2024. Pasalnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih bisa membiayai para penerima manfaat KJMU. 

"Enggak ada (pemotongan anggaran). Artinya Pemda DKI masih bisa membiayai adek-adek ini kok," kata dia di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2024) sore, dikutip dari republika.co.id.

Heru mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta nantinya akan terus berproses mengecek kelayakan penerima KJMU. Apabila terdapat penerima KJMU yang masuk kategori tidak layak, bantuan sosial pendidikan itu akan disetop dan dialihkan untuk program lain.